Foto. Komisi I DPRD KSB Saat Kunjungan Kerja di BLK Provinsi Jawa Timur
Taliwang, Hariansumbawa | Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi perhatian serius Komisi I DPRD KSB. Melalui kunjungan kerja ke BLK Provinsi Jawa Timur pada 8 Oktober 2026, jajaran legislatif mendorong pembenahan sistem pelatihan kerja agar lebih terhubung dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda konsultasi kelembagaan. Komisi I DPRD KSB membawa sejumlah catatan penting, mulai dari penerapan konsep link and match, pengembangan pelatihan inklusif bagi penyandang disabilitas, hingga tindak lanjut kemitraan dengan BLK Surabaya.
Anggota Komisi I DPRD KSB, Norvie Aperiansyani, mengatakan keterkaitan antara program pelatihan dan kebutuhan pasar kerja harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan BLK. Menurutnya, pelatihan yang diselenggarakan pemerintah daerah perlu berorientasi pada kompetensi yang benar-benar dibutuhkan pemberi kerja.
“Komisi I DPRD KSB terus mendorong penguatan sistem pelatihan kerja yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” ujar Norvie saat dikonfirmasi, Minggu (11/10/2026).
Ia menjelaskan, konsep link and match menjadi salah satu pendekatan penting untuk menjembatani lulusan pelatihan dengan kebutuhan lapangan kerja. Penyelarasan materi pelatihan, peningkatan kompetensi, dan sertifikasi diharapkan mampu memperbesar peluang pencari kerja untuk memasuki dunia industri.
Menurut Norvie, penguatan BLK tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung dan fasilitas pelatihan. Program yang dijalankan juga harus memiliki arah yang jelas, terukur, serta menyesuaikan perkembangan kebutuhan tenaga kerja agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Sumbawa Barat.
Selain keterhubungan dengan industri, Norvie menyoroti rencana revitalisasi BLK KSB yang diharapkan menjadi momentum memperluas akses pelatihan kerja. Ia menegaskan, pengembangan fasilitas dan program pelatihan harus turut memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas.
“Komisi I DPRD KSB mendorong agar revitalisasi BLK KSB memberikan ruang pada pelatihan inklusif, pelatihan untuk saudara kita penyandang disabilitas,” tuturnya.
Dorongan tersebut merujuk pada semangat pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, revitalisasi BLK diharapkan tidak hanya menyasar pencari kerja secara umum, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan kesempatan setara dalam pengembangan keterampilan.
Komisi I DPRD KSB juga menekankan pentingnya tindak lanjut kemitraan dengan BLK Surabaya. Norvie meminta pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang membidangi ketenagakerjaan agar tidak membiarkan komitmen tersebut berhenti pada pembahasan atau kesepakatan awal.
“DPRD KSB meminta kepada Pemda, khususnya dinas terkait, agar menseriusi dan menindaklanjuti komitmen kemitraan dengan BLK Surabaya,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Menurut Norvie, kemitraan antarlembaga pelatihan dapat menjadi peluang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di KSB. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan segera menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam langkah teknis yang jelas, sehingga kerja sama dapat memberikan manfaat nyata bagi peserta pelatihan dan pencari kerja.
Kunjungan kerja tersebut sebelumnya telah diberitahukan kepada Bupati Sumbawa Barat melalui surat DPRD KSB tertanggal 7 Oktober 2026. Surat yang ditandatangani Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, itu memohon penugasan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB untuk mendampingi kegiatan konsultasi ke Jawa Timur.
“Tindak lanjut komitmen kemitraan dengan BLK Surabaya menjadi tugas Pemda melalui dinas terkait,” jelas Norvie. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa realisasi hasil konsultasi membutuhkan koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pengelola BLK.
Kepala UPTD BLK KSB, Randy Darmansyah, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, menyambut baik masukan Komisi I DPRD KSB. Ia menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti hasil konsultasi sebagai bagian dari upaya penguatan penyelenggaraan pelatihan kerja di daerah.
“Tentu kami menyambut baik masukan dari anggota dewan. Kami juga sedang bersiap untuk melakukan peresmian Gedung BLK baru yang akan diresmikan November nanti,” tutup Randy.
Peresmian gedung baru tersebut diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas layanan pelatihan kerja di Sumbawa Barat. Namun, penguatan BLK tetap membutuhkan program yang relevan dengan kebutuhan industri, akses pelatihan yang inklusif, serta kemitraan yang ditindaklanjuti secara konkret agar mampu membuka peluang kerja lebih luas bagi masyarakat. (Admin01-Hs)
