Taliwang, Hariansumbawa – Sempitnya ruang fiskal dan tingginya ketergantungan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi perhatian serius Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Catatan kritis tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan Banggar DPRD KSB, Senin (9/11/2026). Banggar menilai, tantangan fiskal daerah ke depan semakin berat di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pembangunan dan terbatasnya kemampuan penerimaan daerah.
Anggota Banggar DPRD KSB, Santri Yusmulyadi, menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran yang bersifat mendesak terus meningkat. Namun, kondisi tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan penerimaan daerah yang memadai akibat tekanan perekonomian regional maupun nasional.
Pada saat bersamaan, belanja wajib atau mandatory spending serta kebutuhan operasional pemerintahan menyerap porsi besar dalam struktur APBD. Akibatnya, ruang gerak pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan strategis menjadi semakin terbatas.
“Tingginya porsi belanja terkait mandatory spending dan operasional rutin membatasi fleksibilitas daerah dalam membiayai program pembangunan strategis daerah,” ungkap Santri dalam penyampaian laporan Banggar.
Selain persoalan keterbatasan fiskal, Banggar juga memberikan perhatian terhadap kualitas pengalokasian belanja daerah. Menurut Santri, prioritas anggaran harus benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Banggar menilai, orientasi belanja pemerintah belum sepenuhnya berbasis hasil. Masih terdapat sejumlah program yang dinilai belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun produktivitas daerah.
“Pengalokasian anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, sehingga masih terdapat program belanja yang kurang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Persoalan berikutnya menyangkut pola penyerapan anggaran yang belum optimal. Banggar mencatat, realisasi belanja pemerintah cenderung berjalan lambat pada triwulan awal, kemudian mengalami penumpukan menjelang akhir tahun anggaran.
Pola tersebut dinilai berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga melemahkan fungsi pengawasan. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperbaiki perencanaan dan mempercepat pelaksanaan program sejak awal tahun.
Sorotan cukup serius juga diarahkan pada pengelolaan pembiayaan daerah, khususnya penggunaan SiLPA. Banggar menemukan adanya selisih berulang antara target SiLPA yang ditetapkan dalam perencanaan anggaran dengan angka hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Santri mengingatkan, ketergantungan yang terlalu besar terhadap SiLPA untuk menutup kebutuhan pembiayaan dan celah defisit dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas likuiditas fiskal daerah. Terlebih apabila realisasi SiLPA berdasarkan hasil audit tidak sesuai dengan proyeksi awal pemerintah.
“Penggunaan SiLPA secara berlebihan untuk menutup celah defisit anggaran berisiko mengganggu stabilitas likuiditas fiskal jika realisasi audit SiLPA meleset dari estimasi awal,” tegasnya.
Di sisi lain, Banggar mendorong pemerintah mulai mengembangkan skema pembiayaan alternatif atau kreatif, termasuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk mendukung pembangunan infrastruktur berskala besar. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diminta didasarkan pada analisis kelayakan, prospek usaha, dan capaian kinerja yang terukur.
Untuk memperluas kapasitas fiskal, Banggar merekomendasikan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor unggulan, seperti pariwisata, jasa perdagangan, pertanian, perikanan, serta pemanfaatan aset daerah. Pemerintah juga diminta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat.
Santri menyebut, ketergantungan KSB terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi. Karena itu, pembenahan basis data pajak, digitalisasi sistem pemungutan, optimalisasi dividen BUMD, serta pengelolaan aset produktif harus menjadi perhatian pemerintah. Seluruh langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal sekaligus menopang tema pembangunan KSB 2027, yakni Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah, dan Pertumbuhan Pendorong Ekonomi Baru. (Admin01-Hs)
