Taliwang, Hariansumbawa – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Tahun Anggaran 2027 resmi ditetapkan. Nilainya mencapai Rp1,917 triliun. Namun, besarnya belanja daerah tersebut tidak boleh membuat pemerintah terlena. DPRD mengingatkan, tantangan sesungguhnya bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Penetapan Raperda APBD 2027 itu dilakukan melalui Rapat Paripurna ke-32 DPRD KSB bersama pemerintah daerah, Senin (9/11/2026). Dalam postur anggaran tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,512 triliun, sementara pembiayaan netto mencapai Rp405 miliar untuk menopang total belanja daerah.
Angka tersebut menjadi gambaran besarnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal, setiap program dituntut memiliki arah yang jelas, terukur, dan memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Badan Anggaran (Banggar), atas pembahasan APBD yang dinilainya komprehensif. Berbagai koreksi, saran, dan catatan strategis dewan disebut menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan anggaran daerah.
Menurut Haji Amar, pemerintah daerah dan DPRD memiliki semangat yang sama dalam menjaga arah kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Kesamaan komitmen tersebut diharapkan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menjawab sejumlah rekomendasi Banggar, pemerintah berjanji mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Sistem penganggaran juga akan didorong semakin terintegrasi, akuntabel, efektif, dan efisien, dengan penguatan pengawasan internal.
Di sektor kesejahteraan, Pemda KSB menargetkan perluasan cakupan dan ketepatan sasaran perlindungan sosial melalui Kartu Sumbawa Barat Maju serta Program Sumbawa Barat Maju Luar Biasa. Sementara belanja infrastruktur diarahkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
Tidak hanya itu, peningkatan mutu pendidikan, perlindungan tenaga kerja lokal, penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), hingga pengembangan pariwisata kerakyatan dan pariwisata investasi masuk dalam arah kebijakan pembangunan 2027.
“Seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk akselerasi pelayanan dasar, produktivitas daerah, dan pertumbuhan klaster ekonomi baru,” tegas Bupati.
Haji Amar memastikan dokumen Raperda APBD 2027 segera disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menjalani evaluasi. Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum APBD ditetapkan sesuai ketentuan, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat dimulai tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat.
Namun, di balik penetapan anggaran triliunan rupiah tersebut, DPRD memberikan catatan yang tidak kalah penting. Wakil Ketua II DPRD KSB, Merliza Jawas, mengingatkan agar APBD tidak berhenti sebagai dokumen administratif yang hanya selesai dibahas dan disahkan. Anggaran harus menjadi instrumen nyata untuk menggerakkan pembangunan dan menjawab persoalan masyarakat.
“Kita tidak ingin APBD hanya menjadi dokumen administratif yang selesai dibahas dan disahkan, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Merliza juga menekankan pentingnya menjaga sinergi antara legislatif dan eksekutif tanpa menghilangkan fungsi serta kewenangan masing-masing lembaga. Perbedaan pandangan dalam pembahasan kebijakan, menurutnya, harus dikelola secara dewasa, terbuka, dan bertanggung jawab demi kepentingan publik.
Sorotan paling tajam diarahkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Dengan ruang fiskal yang tidak leluasa, pemerintah dituntut lebih selektif menentukan program prioritas. Jangan sampai anggaran hanya dibagi secara distributif tanpa mempertimbangkan urgensi dan besarnya dampak pembangunan.
“Keberhasilan APBD 2027 lebih ditentukan oleh kualitas perencanaan, ketepatan waktu pelaksanaan, dan integritas aparatur ketimbang besarnya alokasi anggaran,” tandas Merliza. Pesan DPRD pun jelas: APBD KSB 2027 tidak cukup hanya besar di atas kertas. Rakyat menunggu bukti, bukan sekadar angka triliunan rupiah dalam dokumen anggaran. (Admin01-Hs)
