Jakarta, Hariansumbawa – Panggung politik nasional mendadak berguncang. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut dikonfirmasi Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Ia membenarkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Betul,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi awak media, Rabu malam.
Informasi serupa sebelumnya disampaikan orang dekat Gibran. Sumber tersebut menyebutkan surat pengunduran diri telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo di Halim.
Keputusan politik Gibran ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi secara resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pimpinan DPR RI, Rabu (11/11). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal turut hadir menerima aspirasi para pengusul.
Komposisi 120 anggota DPR yang mengajukan HMP terdiri atas Fraksi PDIP sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, serta Demokrat 18 orang.
Para pengusul pada prinsipnya mempersoalkan terpenuhinya persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya.
Dalam perkembangannya, DPR menjadwalkan pengumuman usulan HMP tersebut dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026). Langkah ini menjadi bagian dari proses kelembagaan yang harus mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Polemik Dokumen Pendidikan
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu titik krusial yang memicu dinamika politik tersebut.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia sebagaimana dipersoalkan dalam perkara yang diajukan.
Selanjutnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran dan menyatakan dokumen tersebut tidak sah.
Putusan kedua lembaga peradilan itu kemudian menjadi salah satu landasan argumentasi anggota DPR yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Sempat Meminta Waktu kepada Prabowo
Sebelum kabar pengunduran diri mencuat, Gibran disebut telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat pengunduran diri di tengah dinamika hukum yang berkembang.
Sementara itu, Gibran sebelumnya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait persoalan yang sedang dihadapinya.
Salah satu arahan Presiden adalah agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” ujar Gibran.
Ia juga menyebutkan bahwa Presiden menyarankan agar seluruh dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1 dihadirkan serta berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Pengunduran diri Gibran kini membuka babak baru dinamika politik nasional. Publik menanti proses konstitusional selanjutnya, termasuk mekanisme formal pengunduran diri Wakil Presiden serta langkah kelembagaan yang akan ditempuh negara.
Peristiwa ini menjadi salah satu perkembangan politik paling menyita perhatian nasional pada November 2026.
