Taliwang Hariansumbawa | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat melontarkan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat paripurna DPRD KSB di Taliwang, Fraksi Gerindra menekankan bahwa perubahan anggaran harus disusun berdasarkan argumentasi yang kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pandangan umum fraksi dibacakan Ketua Fraksi Gerindra, Muhammad Adnan, S.Pd. Ia menegaskan, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian administrasi, melainkan instrumen strategis dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus menjamin efektivitas penggunaan anggaran.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra mengangkat tiga isu strategis yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih rinci dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Ketiga isu tersebut meliputi penyesuaian proyeksi pendapatan daerah, lonjakan anggaran pada sektor prioritas, serta besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
Terkait pendapatan daerah, Fraksi Gerindra mempertanyakan dasar perubahan proyeksi yang disampaikan pemerintah, terutama pada komponen pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan secara rinci objek pendapatan, dasar hukum penerimaan, serta faktor yang menyebabkan kenaikan maupun penurunan target pendapatan tersebut.
Sorotan paling tajam diarahkan pada peningkatan anggaran di tiga sektor prioritas. Anggaran sektor pariwisata melonjak 129,56 persen dari Rp19,98 miliar menjadi Rp45,87 miliar. Sementara sektor pertanian naik 87,98 persen dari Rp103,78 miliar menjadi Rp195,09 miliar, dan sektor lingkungan hidup meningkat 82,85 persen dari Rp19,33 miliar menjadi Rp35,35 miliar.
Menurut Fraksi Gerindra, kenaikan anggaran yang signifikan tersebut harus disertai penjelasan mengenai realisasi program hingga semester pertama 2026, daftar kegiatan yang memperoleh tambahan anggaran, target capaian yang ingin diraih sampai akhir tahun, serta sumber pendanaan yang menjadi dasar penambahan belanja di masing-masing sektor.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menaruh perhatian terhadap besarnya SILPA Tahun Anggaran sebelumnya yang mencapai Rp1,144 triliun. Nilai tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar DPRD dapat mengetahui penyebab utama terbentuknya SILPA, termasuk perangkat daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap sisa anggaran tersebut.
Fraksi meminta pemerintah memaparkan hasil evaluasi yang telah dilakukan beserta langkah-langkah perbaikan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Kejelasan arah pemanfaatan SILPA dalam Perubahan APBD 2026 juga diminta menjadi perhatian, terutama terkait program prioritas yang akan memperoleh tambahan pembiayaan.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menegaskan seluruh catatan tersebut merupakan bagian dari komitmen menjalankan fungsi pengawasan legislatif secara objektif, konstruktif, dan bertanggung jawab. Fraksi berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, transparan, serta benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. (Admin01-Hs)
