Foto. Wisata Gunung di Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano
Sumbawa Barat | Gagasan Bupati Sumbawa Barat tentang Wisata Kerakyatan pelan-pelan mengubah cara pandang banyak warga terhadap pembangunan pariwisata. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, konsep ini hadir sebagai harapan agar sektor wisata tidak hanya tumbuh, tetapi juga memberi ruang hidup yang lebih baik bagi masyarakat kecil.
Selama bertahun-tahun, pariwisata kerap dipersepsikan sebagai dunia milik investor besar. Hotel berdiri megah, wisatawan datang dan pergi, namun manfaatnya sering tak terasa di dapur warga desa. Karena itu, ketika Bupati menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pariwisata, banyak masyarakat merasa akhirnya didengar.
Di pesisir dan perbukitan Sumbawa Barat, warga menyimpan mimpi sederhana. Mereka ingin hasil kebun, ikan tangkapan, dan kerajinan tangan bisa terserap oleh wisata yang berkembang di daerahnya sendiri. Wisata Kerakyatan membuka peluang agar mimpi itu tidak lagi sekadar angan.
“Kalau wisata berkembang dan masyarakat kecil bisa ikut terlibat, maka putra-putri kita tidak perlu lagi jauh-jauh mencari kerja, karena bisa terserap kerja melalui ide besar pak bupati,” ujar Ghosy Al-Hinduan seorang pelaku lama bidang pariwisata daerah. Baginya, konsep ini bukan hanya soal pariwisata, tetapi juga soal masa depan.
Menurutnya, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang selama ini bekerja dengan keterbatasan juga merasakan semangat baru. Mereka berharap pemerintah benar-benar hadir memberi pendampingan, mulai dari pelatihan, promosi, hingga akses permodalan, agar desa wisata bisa berdiri lebih kokoh.
“Di sisi lain, para pelaku UMKM melihat Wisata Kerakyatan sebagai pintu rezeki. Makanan khas, kopi lokal, kain tenun, dan berbagai produk rumahan bisa memiliki pasar yang lebih luas jika pariwisata tumbuh bersama rakyat,” tegas Ghosy.
Masyarakat juga berharap investasi yang masuk ke Sumbawa Barat tidak lagi berjalan sendiri. Investor, lanjut Ghosy, harus menjadi mitra masyarakat, membeli produk lokal, mempekerjakan warga setempat, dan ikut menjaga lingkungan.
“Konsep ini dinilai penting agar pembangunan tidak menciptakan jurang baru antara yang kuat dan yang lemah. Wisata Kerakyatan justru ingin memastikan bahwa kemajuan bisa dirasakan bersama, dari kota hingga pelosok desa,” papar Ghosy.
Dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki, Sumbawa Barat sesungguhnya memiliki modal besar. Pantai, perbukitan, desa adat, hingga kuliner lokal bisa menjadi sumber penghidupan jika dikelola dengan cara yang lebih adil.
Publik kini menunggu bagaimana gagasan ini diterjemahkan dalam kebijakan nyata. Anggaran, regulasi, dan program daerah diharapkan benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan hanya pada pembangunan fisik semata.
Bagi banyak warga, Wisata Kerakyatan bukan sekadar istilah. Ia adalah harapan agar anak-anak mereka kelak bisa tumbuh dan bekerja di tanah sendiri, tanpa harus meninggalkan kampung halaman.
Jika ide besar ini dijalankan dengan konsisten, pariwisata tidak lagi hanya soal kunjungan dan angka, tetapi tentang kehidupan yang lebih layak bagi rakyat Sumbawa Barat. (Kief/Hs)
