Oleh : Benny Tanaya Darwis, S.Adm
Hariansumbawa.com | Transportasi laut memiliki peran penting bagi daerah kepulauan dan wilayah yang dipisahkan oleh perairan. Bagi Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), laut bukan sekadar batas geografis, melainkan jalur penghubung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam perjalanan pembangunan daerah, KSB sejatinya pernah memiliki infrastruktur pendukung transportasi laut. Dermaga F3 di Poto Tano, yang diresmikan secara resmi oleh bupati pada masanya, dibangun dengan harapan menjadi simpul konektivitas yang mempermudah mobilitas warga menuju Pulau Lombok dan sekitarnya.
Selain dermaga, masyarakat KSB juga pernah merasakan manfaat layanan kapal cepat. Kehadiran KSB Express serta Kapal Cepat Tenggara I dan II sempat menjadi alternatif transportasi yang efisien menuju Pelabuhan Kayangan. Waktu tempuh yang lebih singkat memberi kenyamanan sekaligus harapan baru bagi aktivitas ekonomi lintas pulau.
Sayangnya, layanan tersebut tidak bertahan lama. Berbagai kendala, terutama terkait keberlanjutan kerja sama operasional dan pembiayaan, membuat operasional kapal cepat terhenti. Jalur yang sempat hidup pun perlahan menghilang dari keseharian masyarakat.
Pengalaman tersebut tentu menyisakan pelajaran penting. Infrastruktur dan layanan transportasi tidak cukup hanya dibangun, tetapi juga memerlukan perencanaan jangka panjang, komitmen bersama, serta tata kelola yang kuat agar dapat terus berjalan dan memberi manfaat.
Di sisi lain, kondisi geografis KSB menyimpan potensi besar. Letaknya yang strategis dan kedekatannya dengan Pulau Lombok menjadikan transportasi laut sebagai kebutuhan sekaligus peluang pengembangan ekonomi daerah.
Dengan fasilitas dermaga yang pada dasarnya telah tersedia, Pemerintah KSB memiliki ruang untuk mengambil peran lebih aktif. Pengelolaan moda transportasi laut secara mandiri dapat menjadi salah satu ikhtiar memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan pelayanan publik.
Pengadaan satu atau dua unit kapal cepat berkapasitas 100 hingga 200 penumpang, misalnya, dapat dipertimbangkan untuk melayani rute-rute strategis seperti Benete–Kayangan atau Poto Tano–Kayangan–Senggigi. Rute ini dinilai potensial karena menghubungkan pusat aktivitas masyarakat dan kawasan pariwisata.
Jika dikelola dengan baik, layanan tersebut tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru. Pelaku usaha kecil, sektor pariwisata, dan masyarakat pesisir berpeluang merasakan dampak positif dari meningkatnya arus orang dan barang.
Tentu, langkah ini harus dibarengi dengan prinsip kehati-hatian. Pengadaan dan operasional kapal perlu mengedepankan aspek keselamatan, kualitas layanan, serta transparansi pengelolaan agar kepercayaan publik dapat terjaga.
Pengalaman masa lalu hendaknya menjadi cermin untuk berbenah. Kegagalan bukan untuk disesali berlarut-larut, melainkan dijadikan bahan evaluasi agar kebijakan ke depan lebih matang dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, pengelolaan transportasi laut oleh Pemerintah KSB bukan semata soal bisnis atau pendapatan daerah. Lebih dari itu, ia adalah upaya menghadirkan layanan yang mendekatkan masyarakat, memperpendek jarak, dan memperkuat denyut kehidupan di wilayah Sumbawa Barat. (**)
Redaktur : Zulkifli Bujir
