Oleh : Ikramullah, S.Pt
Alumni Fakultas Peternakan Institute Pertanian Bogor (IPB)
Hariansumbawa.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini berada di bawah sorotan tajam. Pemesanan kebutuhan dapur yang tak mencerminkan harga pasar menjadi alarm keras bahwa ada yang tidak beres dalam tata kelola pengadaan. Jika dibiarkan, MBG berisiko berubah dari program gizi menjadi proyek bancakan berjemaah.
Selisih harga yang muncul bukan angka kecil yang bisa ditoleransi sebagai kesalahan teknis. Ketika komoditas pangan melimpah di pasar lokal namun dibeli dengan harga jauh di atas kewajaran, publik pantas curiga. Dalam proyek bernilai besar dan berulang, selisih kecil pun bisa bermakna keuntungan besar bagi pihak tertentu.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang diuntungkan dari skema harga semacam ini? Jawabannya mengarah pada pola lama yang tak pernah benar-benar hilang-mata rantai makelar yang menyusup dalam proyek pengadaan. Mereka tidak memproduksi apa pun, tetapi menyedot keuntungan paling besar.
Lebih ironis lagi, produsen lokal justru tersingkir. Petani, peternak, nelayan, dan pedagang pasar yang seharusnya menjadi tulang punggung pasokan MBG tidak diberi ruang sebagai pemasok utama. Skema pemesanan yang tertutup dan terpusat kembali menciptakan jarak antara anggaran negara dan kesejahteraan rakyat.
MBG sejatinya dirancang untuk memotong rantai distribusi agar lebih efisien, murah, dan terkontrol. Namun praktik di lapangan justru memperpanjang jalur pasok. Harga melonjak, kualitas dipertaruhkan, dan tujuan efisiensi anggaran dikorbankan demi kenyamanan segelintir pihak.
Kondisi ini tak bisa terus disamarkan sebagai persoalan teknis. Ketika pola menyimpang berulang dan dibiarkan, masalahnya bukan lagi kelalaian, melainkan kegagalan tata kelola. Negara dirugikan, sementara makelar dimanjakan.
Pemerintah daerah tidak boleh terus berlindung di balik label program nasional.
Pelaksanaan MBG di daerah adalah tanggung jawab lokal. Pembiaran terhadap praktik harga tak wajar sama artinya dengan memberi restu terhadap percaloan yang selama ini merusak belanja publik.
Pengawasan internal yang lemah ikut memperparah keadaan. Tanpa audit harga yang serius dan penelusuran rantai pasok yang terbuka, MBG akan terus menjadi ladang gelap. Setiap rupiah anggaran seharusnya bisa dilacak, bukan menguap di tengah jalan.
Transparansi bukan pilihan, melainkan keharusan. Publik berhak tahu siapa pemasok bahan pangan MBG, dari mana asal barang, dan bagaimana harga ditetapkan. Ketertutupan hanya memperkuat kecurigaan dan membuka ruang spekulasi yang lebih luas.
Lebih jauh, MBG kini menjadi ujian keberpihakan yang telanjang. Apakah pemerintah berdiri bersama petani dan pasar lokal, atau memilih aman dengan broker yang bermain di balik layar? Sikap abu-abu hanya akan memperpanjang masalah.
Jika mata rantai makelar tidak segera diputus, MBG akan kehilangan legitimasi sosialnya. Program yang seharusnya memberi manfaat gizi dan ekonomi justru akan dikenang sebagai simbol kegagalan tata kelola anggaran.
KSB masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tetapi itu hanya mungkin jika ada keberanian politik untuk membuka data, mengaudit harga, dan memotong peran makelar sampai ke akar. Tanpa itu, MBG hanyalah nama besar yang kosong makna. (**)
Redaktur : Zulkifli Bujir
