“Rehabilitasi Kalimantong I harus berjalan tanpa mengorbankan produktivitas petani, sehingga mitigasi dan penyesuaian pola tanam menjadi kunci menjaga keberlanjutan pertanian di KSB.”
Taliwang, Hariansumbawa – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai mematangkan langkah mitigasi menyusul pelaksanaan rehabilitasi Bendung dan Saluran Daerah Irigasi (DI) Kalimantong I. Pekerjaan yang dilaksanakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I (NT-I) itu diperkirakan berpengaruh terhadap distribusi air ke sejumlah areal pertanian.
Langkah antisipasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lanjutan terkait mitigasi dan strategi pola tanam yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KSB, Selasa (1/9/2026). Pertemuan berlangsung di Aula Rapat Dinas PUPR KSB dengan fokus utama mencari skema agar dampak pekerjaan fisik terhadap aktivitas petani bisa ditekan.
Dinas PUPR memandang persoalan pasokan air perlu diantisipasi sejak awal. Terutama karena pekerjaan rehabilitasi diproyeksikan membuat pelayanan irigasi tidak maksimal saat memasuki Musim Tanam Ketiga (MT III). Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi jadwal tanam maupun produktivitas lahan apabila tidak diatur dengan baik.
Karena itu, pemetaan areal pertanian menjadi salah satu agenda penting dalam rapat tersebut. Wilayah yang menjadi perhatian utama berada di Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Brang Ene. Pemetaan diperlukan untuk mengetahui lahan mana saja yang berpotensi mengalami keterbatasan pasokan air selama proses rehabilitasi berlangsung.
Rapat tersebut dipimpin Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR KSB, Marwoto, ST. Ia didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Daya Air, Ir. Maharani Putri Pravitasari, ST., M.Prof.Eng. Sejumlah unsur teknis dan penyuluh pertanian turut dilibatkan dalam pembahasan.
Di antaranya Pengamat Pengairan, koordinator serta petugas penyuluh lapangan (PPL) Kecamatan Brang Ene dan Taliwang, hingga Ketua Tim Kerja (Katimker) Penyuluh Kabupaten Sumbawa Barat. Keterlibatan lintas sektor ini dinilai penting agar keputusan yang diambil tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi dapat diterapkan di lapangan.
Pembahasan kemudian diarahkan pada penyusunan strategi mitigasi dan penyesuaian pola tanam. Skema tersebut diharapkan mampu menyesuaikan kebutuhan petani dengan kondisi ketersediaan air selama pekerjaan rehabilitasi Kalimantong I. Dengan demikian, aktivitas pertanian tetap dapat berjalan secara terukur.
Sinergi antara Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan jajaran penyuluh menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Penyuluh diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada petani terkait pilihan pola tanam yang paling adaptif dengan kondisi pengairan di masing-masing wilayah.
Pemkab KSB juga menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sebab, gangguan terhadap sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pengairan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan produksi dan pendapatan petani.
Dengan pemetaan lahan, penyesuaian pola tanam serta penguatan koordinasi antarinstansi, pemerintah berharap dampak rehabilitasi DI Kalimantong I dapat diminimalisir. Selama pekerjaan berlangsung, petani di wilayah terdampak diharapkan tetap mendapatkan pendampingan sehingga sektor pertanian tetap produktif dan tidak kehilangan momentum musim tanam. (Admin01-Hs)
