Bupati Sumbawa Buka Suara! Bangunan Depan Dalam Loka Bukan WC, tapi Ruang VVIP untuk Presiden hingga Sultan

banner 120x600

Foto. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP memimpin rapat secara lesehan di halaman Istana Dalam Loka, Senin (16/11/2026)

Sumbawa, Hariansumbawa – Polemik pembangunan bangunan di depan pintu utama Istana Dalam Loka akhirnya mendapat penjelasan langsung dari Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP. Bangunan yang telanjur menuai protes masyarakat karena dipersepsikan sebagai fasilitas WC itu ternyata direncanakan menjadi ruang VVIP untuk menerima tamu kehormatan.

Bupati tak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Di tengah sorotan publik, dia menegaskan bahwa penataan kawasan Dalam Loka merupakan bagian dari rencana besar pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali kejayaan warisan sejarah, budaya, dan religi Kesultanan Sumbawa.

Penjelasan itu disampaikan saat Bupati memimpin rapat secara lesehan di halaman Istana Dalam Loka, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut melibatkan keluarga Sultan, Sekda Sumbawa, Wakil Ketua I dan III DPRD, Tim Ahli Cagar Budaya, LATS, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Di hadapan para peserta rapat, Bupati yang bergelar Dea Pati Kanadi Leng Samawa menjelaskan bahwa kawasan depan istana justru diproyeksikan menjadi ruang penerimaan tamu penting. Mulai dari menteri, pejabat negara, presiden, hingga para sultan dari berbagai kesultanan di Indonesia.

“Di depan itu rencananya kita siapkan ruang VVIP. Kalau ada menteri, presiden, atau sultan-sultan dari seluruh Indonesia datang, kita harus punya tempat yang layak untuk menerima mereka,” jelasnya.

Namun, bukan berarti fasilitas WC tidak dibutuhkan. Bupati mengakui keberadaan toilet menjadi kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas wisatawan dan pengunjung. Hanya saja, penempatannya tidak boleh sembarangan, apalagi sampai mengganggu estetika maupun pandangan terhadap bangunan utama istana.

Sejumlah alternatif lokasi kini sedang dipertimbangkan. Di antaranya sisi kiri kawasan hingga bagian pojok yang dinilai memungkinkan secara teknis. Prinsipnya, fasilitas pendukung harus tersedia, tetapi karakter dan keaslian visual kawasan cagar budaya tetap menjadi pertimbangan utama.

Menariknya, Bupati juga secara terbuka mengakui adanya persoalan koordinasi dalam pembangunan tersebut. Dia mengaku tidak berkomunikasi langsung dengan kontraktor yang ditunjuk dari Jakarta. Akibatnya, muncul ketidaksinkronan informasi yang berujung pada komplain masyarakat.

“Saya terus terang agak kecolongan karena tidak berkoordinasi langsung dengan kontraktor yang ditunjuk dari Jakarta. Begitu mendapat informasi adanya komplain, saya langsung meminta pembangunan dihentikan sementara. Kita duduk bersama untuk membahas dan mencari solusi terbaik,” ungkapnya.

Penghentian sementara itu menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak ingin memaksakan pembangunan tanpa mempertimbangkan aspirasi publik. Terlebih, Dalam Loka bukan bangunan biasa. Istana bersejarah tersebut merupakan salah satu identitas penting Kesultanan Sumbawa yang harus dijaga keberadaan dan kelestariannya.

Bupati bahkan mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sedang memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat hingga puluhan miliar rupiah. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menyelamatkan Dalam Loka dan sejumlah bangunan bersejarah lainnya, termasuk Bala Puti yang pernah mengalami kebakaran.

Karena itu, dia mengingatkan agar polemik yang muncul tidak berkembang menjadi persoalan yang justru menghambat perjuangan penyelamatan warisan budaya. Menurutnya, kritik masyarakat tetap penting, tetapi harus diikuti komunikasi dan pembahasan yang konstruktif demi menemukan solusi terbaik.

“Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa kita selesaikan dengan baik justru mengganggu perjuangan kita mendapatkan bantuan untuk menyelamatkan bangunan bersejarah ini,” tegasnya.

Bupati berharap masyarakat tidak hanya melihat pembangunan tersebut dari bentuk fisiknya, tetapi juga memahami arah penataan kawasan Dalam Loka secara menyeluruh. Pemerintah daerah, kata dia, ingin menjadikan situs bersejarah itu sebagai destinasi wisata budaya yang representatif sekaligus kebanggaan masyarakat Sumbawa. Namun, satu hal yang tidak boleh ditawar: modernisasi kawasan tidak boleh mengorbankan nilai sejarah yang diwariskan para leluhur. (**)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *