Stunting KSB Terus Menyusut ke 6,77 Persen, Kadis Kesehatan Perkuat Intervensi Gizi hingga Desa!

banner 120x600

Foto. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dr. Carlof Sitompul, M.MRS., MQM,

Taliwang, Hariansumbawa – Angka stunting di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai berhasil ditekan, dengan prevalensi turun ke level 6,77 persen pada Triwulan III 2026. Namun, capaian itu belum menjadi alasan untuk berpuas diri, sebab 675 balita dari 9.970 anak yang telah diukur masih bergulat dengan persoalan stunting dan membutuhkan penanganan serius.

Data Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB menunjukkan, prevalensi tersebut turun dibandingkan Desember 2025 yang mencapai 7,3 persen atau 716 balita. Artinya, dalam kurun waktu tersebut terjadi penurunan 0,53 poin persentase dengan berkurangnya 41 balita yang tercatat mengalami stunting.

Kepala Dinas Kesehatan KSB, dr. Carlof Sitompul, M.MRS., MQM, menyebut capaian tersebut sebagai perkembangan positif yang harus dipertahankan. Meski demikian, pihaknya tidak ingin terlena dengan penurunan angka. Sebab, ratusan balita yang masih mengalami masalah pertumbuhan membutuhkan intervensi yang serius dan berkelanjutan.

“Pada Desember 2025, angka stunting KSB tercatat sebesar 7,3 persen atau 716 balita. Sementara berdasarkan data Triwulan III 2026, angkanya menjadi 6,77 persen atau 675 balita dari 9.970 balita yang telah diukur,” jelas Carlof, Senin (16/11/2026).

Untuk menjaga tren penurunan, Dinkes KSB memperkuat pemantauan tumbuh kembang anak melalui penimbangan dan pengukuran rutin setiap bulan. Tenaga kesehatan dan ahli gizi Puskesmas juga dilibatkan dalam pendampingan keluarga. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab gangguan pertumbuhan sehingga intervensi tidak dilakukan secara seragam, melainkan berdasarkan kebutuhan masing-masing anak.

Carlof menjelaskan, penanganan juga diperkuat melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal. Program tersebut menyasar balita dengan masalah gizi, termasuk berat badan kurang dan gizi kurang, sesuai hasil pemeriksaan dan indikasi kesehatan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi harus disesuaikan dengan kondisi setiap anak.

“Penanganan stunting tidak cukup hanya dengan memberikan makanan tambahan. Anak harus dipantau pertumbuhannya, diketahui penyebab masalah gizinya, kemudian diberikan intervensi yang tepat,” tegasnya.

Bagi balita yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, Dinkes mendorong Puskesmas melakukan rujukan ke rumah sakit. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan layanan agar anak dengan kondisi kesehatan tertentu memperoleh penanganan medis sesuai kebutuhan, bukan sekadar mengandalkan intervensi makanan tambahan.

Di sisi lain, perhatian juga diarahkan pada pola pengasuhan keluarga. Edukasi mengenai pemberian ASI, ketepatan MPASI, pemenuhan protein hewani, serta kebersihan lingkungan terus diperkuat. Carlof menilai, keberhasilan penanganan stunting sangat ditentukan oleh konsistensi keluarga dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan gizi anak sejak dini.

“Kami terus mendorong Puskesmas bersama pemerintah desa, kader Posyandu, dan seluruh mitra terkait untuk memperkuat pendampingan keluarga secara berkelanjutan. Kami ingin memastikan setiap balita yang mengalami masalah pertumbuhan mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Dengan masih adanya 675 balita yang tercatat mengalami stunting, angka 6,77 persen bukanlah garis akhir. Dinkes KSB dituntut menjaga konsistensi intervensi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan tidak ada balita bermasalah gizi yang luput dari pemantauan.

Sebab, keberhasilan sesungguhnya bukan sekadar menurunkan statistik, melainkan memastikan setiap anak KSB tumbuh sehat dan optimal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *