Gubernur Iqbal saat menunjukkan data anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan nasional kepada Nurdin Ranggabarani, salah satu tokoh masyarakat Pulau Sumbawa.(IST/HARIAN SUMBAWA)
Mataram, Hariansumbawa – Jalan nasional di Pulau Lombok menghadapi tantangan serius. Anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan pada 2026 menyusut Rp71,24 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Dari semula Rp153,64 miliar pada 2025, kini tersisa Rp82,40 miliar. Pemangkasan ini menjadi alarm bagi keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur jalan di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal tak tinggal diam. Dia mengaku telah menyurati Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk mengusulkan peningkatan anggaran pada tahun mendatang. Sebab, kebutuhan perbaikan jalan masih besar, terutama di Pulau Sumbawa yang memiliki bentang jalan nasional lebih panjang.
“Saya juga sudah mengirim surat usulan ke Menteri PU, agar anggaran tahun depan dapat ditingkatkan. Mengingat ruas jalan yang rusak masih banyak, khususnya di Pulau Sumbawa,” kata Iqbal, sebagaimana dikutip dari unggahan Facebook milik Nurdin Ranggabarani.
Data Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB mencatat, total panjang jalan nasional di provinsi ini mencapai 939,78 kilometer. Pulau Lombok memiliki ruas sepanjang 320,69 kilometer, sedangkan Pulau Sumbawa mencapai 619,09 kilometer. Artinya, lebih dari separuh jaringan jalan nasional NTB berada di Pulau Sumbawa.
Namun, persoalan jalan bukan semata-mata soal panjang ruas. Data yang disampaikan menyebutkan, jalan dalam kondisi mantap mencapai 540,56 kilometer atau sekitar 57,52 persen dari total jaringan. Sementara itu, 399,22 kilometer lainnya tercatat dalam kondisi sedang. Data tersebut menunjukkan kebutuhan pemeliharaan tetap menjadi pekerjaan penting, meski kategori kondisi jalan perlu dibaca sesuai klasifikasi teknis yang digunakan BPJN.
Sorotan Iqbal juga mengarah pada perbandingan alokasi anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan nasional antara Lombok dan Sumbawa. Dalam unggahan tersebut, dia menunjukkan data anggaran kepada Nurdin Ranggabarani, tokoh masyarakat Pulau Sumbawa. Persoalan pemerataan perhatian terhadap infrastruktur antarpulau pun menjadi isu yang tak bisa diabaikan.
Bagi NTB, jalan nasional bukan sekadar hamparan aspal. Infrastruktur ini menjadi urat nadi mobilitas warga, distribusi barang, akses menuju fasilitas kesehatan, hingga pergerakan ekonomi antardaerah. Ketika anggaran pemeliharaan menyusut, tantangannya adalah memastikan penanganan tetap menyasar ruas prioritas dan kerusakan yang membutuhkan respons cepat.
Surat kepada Menteri PU menjadi langkah pemerintah provinsi untuk memperjuangkan dukungan anggaran dari pusat. Namun, tambahan dana yang diminta belum dapat dipastikan. Besaran usulan maupun keputusan pemerintah pusat masih menunggu tindak lanjut. Karena itu, efektivitas langkah tersebut akan sangat bergantung pada respons kementerian dan penetapan anggaran berikutnya.
Di sisi lain, Iqbal juga menyoroti percepatan penyelesaian pekerjaan jalan di depan RSUD Sering, Kabupaten Sumbawa. Dalam unggahan yang sama, dia mengajak Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Wilayah Pulau Sumbawa, Mustafa Barax, ST., MT., mendatangi BPJN NTB untuk meminta dukungan peralatan agar pekerjaan tersebut dapat dipercepat.
“Ayo Bang, kita ke BPJN NTB, pinjam alat untuk percepatan penyelesaian jalan depan RSUD Sering di Sumbawa itu. Kalau molor penyelesaiannya, nggak enak saya sama Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot,” ujar Iqbal sebagaimana dikutip dalam unggahan tersebut.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa percepatan pekerjaan jalan juga membutuhkan koordinasi lintas instansi. Dukungan peralatan menjadi salah satu opsi yang didorong untuk membantu penyelesaian pekerjaan. Meski demikian, progres dan target penyelesaian ruas di depan RSUD Sering tetap perlu dipastikan melalui keterangan teknis dari instansi pelaksana.
Sementara itu, Kepala BPJN NTB Rikson, ST., MT., menyatakan bahwa NTB menempati peringkat kedua secara nasional dalam tingkat kemantapan jalan nasional.
“Provinsi NTB menempati urutan kedua dari segi kemantapan jalan nasional dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini akan kami pertahankan dan terus kami tingkatkan,” jelasnya.
BPJN NTB juga menyatakan siap mendukung penanganan jalan provinsi, terutama ruas yang menunjang konektivitas transportasi dan ketahanan pangan. Dukungan dapat dilakukan melalui program reguler maupun Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), sesuai ketentuan dan program yang tersedia.
Di tengah menyusutnya anggaran jalan nasional di Lombok, tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas jalan, mempercepat penanganan ruas prioritas, dan memastikan kebutuhan infrastruktur NTB mendapat dukungan anggaran yang memadai. (Admin01-Hs)
