Taliwang, Hariansumbawa | Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mempercepat realisasi pembangunan kawasan pariwisata kerakyatan yang menjadi salah satu program prioritas daerah. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menuntaskan berbagai persoalan administrasi dan perizinan agar pembangunan fisik dapat segera dimulai.
Langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, drh. Hairul, MM, di Ruang Sidang Kenawa Kantor Setda, Jumat (3/7). Rapat dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora), Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bagian Ekonomi selaku Sekretariat Program KSB Maju Luar Biasa, serta perwakilan Dinas PUPR, DPMPemdes, Bagian Hukum, dan Bagian Pemerintahan Setda.
Dalam rapat tersebut, seluruh peserta mengevaluasi perkembangan program sekaligus mengidentifikasi sejumlah kendala yang masih menghambat pelaksanaan di lapangan. Penyelesaian aspek legalitas dan koordinasi lintas instansi menjadi fokus utama agar target pembangunan tidak mengalami keterlambatan.
Kepala Disparpora KSB Nurdin Rahman mengatakan, program pariwisata kerakyatan dirancang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan destinasi wisata berbasis desa. Menurut dia, program tersebut juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan wisata.
“Program pariwisata kerakyatan ketika diberi label luar biasa tentu menjadi tanggung jawab besar bagi kita semua untuk mewujudkan harapan Bapak Bupati,” ujar Nurdin dalam sambutannya, Jum’at, 3 Juli 2026.
Ia menjelaskan, Disparpora telah menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan homestay di sejumlah kawasan wisata. Selain itu, komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat terus diperkuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan administrasi yang masih ditemukan di lapangan.
Sekda KSB drh. Hairul, MM, menegaskan seluruh OPD harus mempercepat penyelesaian perizinan dan administrasi yang berkaitan dengan pembangunan destinasi wisata di Kecamatan Brang Rea dan Brang Ene. Menurutnya, kelengkapan administrasi menjadi prasyarat utama sebelum pekerjaan fisik dapat dilaksanakan.
“Segera lakukan koordinasi dengan BWS, Kementerian Kehutanan, serta seluruh pemerintah desa di Kecamatan Brang Rea dan Brang Ene. Mulai minggu depan harus sudah ada progres yang bisa kita laporkan kepada pimpinan,” tegas Hairul.
Ia juga mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan program semakin terbatas karena tahun anggaran telah memasuki pertengahan. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar tidak ada lagi hambatan administratif yang mengganggu pelaksanaan program.
“Program ini harus segera berjalan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” pungkas Hairul.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berharap seluruh hambatan administratif dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan kawasan pariwisata kerakyatan berlangsung sesuai jadwal. Program ini diproyeksikan menjadi salah satu pengungkit ekonomi daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan destinasi wisata. (Admin01-Hs)
