Foto. Pemerhati Anggaran Daerah, Zulkarnaen Rudhox
Sumbawa Barat | Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini memasuki fase penting menjelang berakhirnya operasi pertambangan dalam empat tahun ke depan. Masa ini menjadi titik refleksi sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan ekonomi tetap aman dan stabil.
Pemerhati Anggaran Daerah, Zulkarnaen Rudhox, mengingatkan bahwa ketergantungan KSB pada sektor tambang selama ini tidak bisa dipertahankan selamanya. Pendapatan daerah, geliat usaha, hingga banyak aktivitas ekonomi masyarakat turut bergerak mengikuti denyut industri tambang. Karena itu, ia menilai transisi menuju era pascatambang harus dipersiapkan sejak dini dan dilakukan secara hati-hati.
“Empat tahun itu sangat singkat. Jika tidak ada langkah konkret, daerah bisa tergagap saat pendapatan dari tambang berhenti,” ujar Rudhox saat ditemui media ini, Sabtu, 7 Februari 2026. Ucapannya bukan untuk mencemaskan publik, melainkan memberi peringatan bahwa KSB membutuhkan pondasi ekonomi baru yang lebih kokoh.
Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah rencana penyertaan modal ke Bank NTB Syariah. Menurut Rudhox, investasi ini relatif aman dan berpeluang memberikan dividen rutin sebagai sumber pendapatan baru bagi daerah. Namun ia menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan kajian investasinya kepada masyarakat.
“Investasi itu baik, asal kajiannya dibuka. Transparansi penting agar publik tidak berspekulasi,” katanya. Bagi Rudhox, dokumen analisis bukan sekadar formalitas teknis, melainkan jembatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan publik memahami arah dan tujuan investasi, maka persepsi negatif dapat diredam sejak awal.
Rudhox menilai penyertaan modal ke perbankan syariah sejalan dengan kebutuhan KSB memperkuat pondasi fiskal menuju era baru. Dividen yang diterima dapat mengisi ruang fiskal yang kelak ditinggalkan sektor tambang. “Daerah harus punya kaki ekonomi baru, tidak boleh hanya mengandalkan satu sektor,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa investasi daerah tidak boleh berhenti pada satu instrumen. Energi terbarukan, kawasan industri kecil, ekonomi hijau, hingga penguatan UMKM harus mulai dirancang sebagai pilar-pilar ekonomi baru yang relevan dengan perkembangan global. “Momentum empat tahun ini harus dimanfaatkan untuk merancang peta ekonomi baru,” ujarnya.
Menurutnya, masa depan pascatambang juga harus memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat. Investasi yang membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan keluarga, dan menumbuhkan kemandirian lokal menjadi kunci keberhasilan transisi. “Pascatambang itu bukan hanya soal fiskal, tapi juga soal masa depan masyarakatnya,” ucapnya dengan nada menenangkan.
KSB, katanya, memiliki banyak potensi unggulan yang belum tergarap maksimal: perikanan, peternakan, pariwisata alam, serta UMKM yang terus berkembang. Jika dikelola dengan visi jangka panjang, sektor-sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi daerah. “KSB punya modal sosial dan sumber daya besar, tinggal bagaimana pemerintah menggarapnya secara serius,” tambahnya.
Menutup pandangannya, Rudhox menegaskan bahwa transisi pascatambang tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman, melainkan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih kuat. Dengan arah kebijakan investasi yang transparan, cerdas, dan manusiawi, ia percaya KSB dapat melangkah mantap menuju era baru.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian mengambil keputusan sekaligus menjaga kepercayaan publik. Jika itu dilakukan, masa depan KSB tetap cerah dan terwujudnya KSB Maju dan Luar Biasa,” pungkasnya. (Kief/Hs)
