“Kepala daerah bukan sekadar penjaga APBD, tetapi harus menjadi penggerak ekonomi yang mampu membuat daerah tumbuh dan mandiri tanpa terus bergantung pada transfer pusat.”
Makassar, Hariansumbawa – Menjadi kepala daerah bukan sekadar duduk di kursi kekuasaan, lalu menunggu dana transfer dari pemerintah pusat cair. Justru ketika anggaran terbatas, kapasitas seorang kepala daerah diuji. Pesan keras itu disampaikan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) saat menghadiri Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional (Rakerkornas) XXXV APINDO di Hotel Claro Makassar, Senin (3/8/2026).
Pernyataan JK itu disampaikan saat menjawab pertanyaan Ketua APINDO Luwu Utara yang juga Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim. JK menyoroti pola pembangunan daerah yang terlalu bertumpu pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurut JK, keterbatasan dana transfer seharusnya tidak menjadi alasan bagi kepala daerah untuk berhenti bergerak. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi momentum untuk menunjukkan kemampuan dalam mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Kalau kepala daerah tahunya hanya menunggu transfer dari pusat, semua orang juga bisa jadi bupati,” tegas JK.
Bagi JK, kepala daerah tidak cukup hanya piawai menyusun dan membelanjakan APBD. Pemimpin daerah harus memiliki visi bagaimana membuat roda perekonomian bergerak lebih cepat dengan melibatkan seluruh kekuatan ekonomi yang ada di daerah.
Ia menilai pemerintah daerah perlu membangun sinergi dengan dunia usaha, investor, DPRD, hingga berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut penting agar aktivitas ekonomi tidak mati hanya karena ruang fiskal pemerintah menyempit.
“Tugas kepala daerah adalah merangsang perputaran uang masyarakat dan pengusaha di daerahnya agar lebih besar daripada dana yang berasal dari APBN maupun APBD,” ujar JK.
Karena itu, iklim investasi menjadi salah satu kunci. Pemerintah daerah, kata JK, harus mampu menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor serta pelaku usaha. Bukan justru menambah beban melalui berbagai aturan dan pungutan yang membuat dunia usaha enggan berkembang.
JK kemudian membawa contoh kepemimpinan HM Daeng Patompo, Wali Kota Makassar periode 1965–1978. Menurut dia, Daeng Patompo merupakan salah satu contoh kepala daerah yang mampu melihat pembangunan ekonomi jauh melampaui urusan belanja pemerintah.
“Beliau banyak memberi insentif dan kemudahan kepada pengusaha, bukan membebaninya. Infrastruktur ekonomi dibangun, ruang bagi pengusaha berkembang dibuka, sehingga ekonomi kota ikut tumbuh,” kenang JK.
JK mengaku masih berstatus mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin ketika Daeng Patompo memimpin Makassar. Pada periode tersebut, ia juga mulai dipercaya sang ayah, Hadji Kalla, untuk mengembangkan usaha keluarga yang bergerak di bidang perdagangan, transportasi, otomotif, hingga sektor pangan.
Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi JK bahwa kekuatan ekonomi daerah tidak boleh hanya dihitung dari besarnya APBD. Pemerintah harus mampu menciptakan ekosistem yang membuat uang terus berputar di tengah masyarakat dan dunia usaha.
Pesan JK menjadi relevan di tengah tantangan fiskal daerah yang semakin berat. Ketika transfer pusat terbatas, kepala daerah dituntut tidak sekadar menjadi administrator anggaran, tetapi tampil sebagai penggerak ekonomi yang mampu membuka peluang investasi, memperluas lapangan usaha, dan menghidupkan sektor produktif. (**)
