Foto. Presiden Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, saat melantik pengurus Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa Barat
Sumbawa Barat | Dorongan masyarakat untuk mewujudkan Provinsi Pulau Sumbawa kembali menemukan momentumnya. Presidium Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) memastikan rangkaian Pelantikan Aliansi PPS se-Pulau Sumbawa akan digelar pada 13–15 April 2026, sebuah agenda tiga hari yang bukan sekadar seremoni, tetapi juga penyusunan arah besar gerakan pemekaran.
Presiden Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk menata ulang energi perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa. Baginya, pembentukan struktur aliansi bukan semata urusan organisasi, melainkan fondasi politik untuk menunjukkan keseriusan perjuangan provinsi baru.
Menurut Sahril, konsolidasi adalah kunci. “Gerakan percepatan provinsi tidak boleh sporadis. Harus punya bahasa yang sama, visi yang sama, dan kanal perjuangan yang teratur,” ujarnya kepada media ini, Sabtu, 21 Februari 2026.
Ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat hanya bisa diterjemahkan menjadi kekuatan politik yang efektif bila aliansi memiliki organisasi yang solid dan struktur kerja yang jelas. Tanpa itu, arah gerakan akan mudah melebar dan kehilangan fokus.
Rangkaian kegiatan People Power 2026 yang turut mengiringi pelantikan akan memuat Diskusi Publik dan Desartada. Forum ini akan menghadirkan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), membuka ruang dialog langsung terkait tata kelola daerah serta urgensi pemekaran Pulau Sumbawa.
Kehadiran Kemendagri, kata Sahril, sangat penting agar publik memahami aspek hukum, regulasi, dan prosedur pemekaran daerah. “Perjuangan ini tidak bisa hanya berbasis semangat. Ia harus berjalan di atas jalur hukum, data, dan analisis kebutuhan daerah,” tegasnya.
Di tengah perhatian publik terhadap penggunaan istilah “People Power”, Sahril meluruskan bahwa konteks gerakan ini jauh dari konotasi perlawanan massa. Ia menyebutnya sebagai gerakan edukasi politik.
“People Power adalah gerakan literasi politik. Ini tentang meningkatkan kesadaran publik, bukan tekanan massa,” jelasnya. Menurut dia, masyarakat perlu memahami secara jernih alasan perlunya provinsi baru.
Ia menambahkan, tanpa pengetahuan yang memadai, wacana pemekaran kawasan hanya akan menjadi isu elit, tidak membumi di tengah masyarakat. “Kita ingin ini benar-benar menjadi gerakan rakyat,” tegasnya.
Sahril juga mengingatkan bahwa percepatan pembentukan provinsi bukanlah simbol identitas semata, tetapi berkaitan dengan kebutuhan layanan publik. Pemerintahan yang lebih dekat akan meningkatkan efisiensi pelayanan dan mempercepat pembangunan.
Pulau Sumbawa, menurutnya, memiliki karakter geografis, sosial, dan administratif yang kuat untuk berdiri sebagai provinsi sendiri. Tantangannya kini adalah merumuskan bahasa perjuangan yang elegan dan meyakinkan pemerintah pusat.
Momentum pelantikan aliansi ini dinilai sebagai peristiwa historis bagi masyarakat Pulau Sumbawa. Tokoh-tokoh dari lima kabupaten/kota—Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima—akan duduk bersama dalam satu forum besar menyusun sikap kolektif.
Semakin banyak pihak yang terlibat, kata Sahril, semakin kuat pula argumen yang dapat dibawa ke pemerintah pusat. “Kita ingin keluar dari forum ini dengan satu kalimat bersama: percepatan provinsi adalah kebutuhan, bukan sekadar keinginan,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Sahril memastikan gerakan Aliansi PPS akan berjalan dalam koridor konstitusi dan dialog terbuka, tanpa langkah-langkah yang bertentangan dengan hukum.
“Perjalanan ini panjang. Tapi kita memulainya dengan benar: melalui konsolidasi, gagasan, dan bahasa yang menyatukan masyarakat Pulau Sumbawa,” tutup Presiden Aliansi PPS. (Kief/Hs)
