Foto. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) KSB, Rahadian, S.Pd., M.Si,
Sumbawa Barat | Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menargetkan pembangunan kawasan wisata kerakyatan di Brang Ene dan Brang Rea dapat rampung pada tahun 2026. Bahkan, peresmian dua kawasan wisata berbasis masyarakat tersebut diupayakan bertepatan dengan momentum Hari Lahir (Harlah) Kabupaten Sumbawa Barat.
Program wisata kerakyatan itu diproyeksikan menjadi salah satu strategi daerah dalam menyiapkan sumber ekonomi baru masyarakat menuju era pasca tambang. Pemerintah daerah menilai sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar kawasan wisata.
Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) KSB, Rahadian, S.Pd., M.Si, mengatakan konsep utama yang dikembangkan adalah pariwisata kerakyatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan wisata melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).
“Pemerintah daerah menyiapkan sarana dan prasarana, fasilitasi, pengawasan, serta pendampingan manajemen. Namun, seluruh aktivitas usaha dan pengembangan bisnis nantinya akan dikelola langsung oleh desa-desa melalui BUMDesma,” ujar Rahadian saat diwawancarai media, Senin (18/5/2026).
Untuk kawasan Brang Ene, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan sejumlah fasilitas utama seperti jogging track, loket masuk, serta lima titik check point yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Selain itu, pemerintah juga membangun rest area di Desa Mujahiddin sebagai tempat persinggahan wisatawan. Kawasan tersebut nantinya dilengkapi community area yang menyediakan restoran, homestay, musala, kantin, tempat hiburan, hingga stan UMKM untuk mendukung aktivitas ekonomi kreatif masyarakat.
Rahadian menjelaskan, keberadaan fasilitas penunjang itu diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga desa di sekitar kawasan wisata. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sektor pariwisata.
“Seluruh kegiatan usaha, pengelolaan pendapatan, hingga pengembangan bisnis akan dilakukan oleh BUMDesma, termasuk penyertaan modal yang berasal dari desa-desa,” tegas Rahadian.
Sementara itu, di kawasan Brang Rea, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk pembangunan jogging track sepanjang 1,1 kilometer menuju kawasan Gua Mamber. Jalur tersebut akan terhubung dengan pintu masuk utama menuju objek wisata yang memiliki potensi alam dan wisata petualangan tersebut.
Di kawasan Brang Rea, pemerintah juga menyiapkan pembangunan community area di Rarak Ronges yang dilengkapi kantin dan homestay.
“Setiap check point nantinya akan diserahkan kepada BUMDes masing-masing desa untuk dikelola secara mandiri sesuai wilayahnya,” tutup Rahadian. (Admin01-Hs)
