“Skema agribisnis bergulir menjadi langkah strategis Pemkab KSB agar modal peternak tidak mangkrak, tetapi terus berputar dan melahirkan manfaat ekonomi bagi kelompok peternak lainnya.”
Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai mengubah cara pandang dalam mengelola bantuan sektor peternakan. Modal usaha yang selama ini berpotensi berhenti sebagai bantuan sekali pakai, kini didorong menjadi kekuatan ekonomi yang terus berputar.
Langkah tersebut ditempuh Dinas Pertanian KSB melalui penerapan skema agribisnis bergulir bagi kelompok peternak penerima manfaat. Pola ini dirancang agar modal publik tidak berhenti setelah satu kelompok menerima bantuan, tetapi dapat kembali dimanfaatkan oleh kelompok peternak lainnya.
Kepala Dinas Pertanian KSB, Jamilatun, S.Pt., M.M.Inov., menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan setiap rupiah modal usaha benar-benar menghasilkan dampak ekonomi. Karena itu, kelompok penerima tidak lagi diposisikan sekadar sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai pengelola usaha peternakan.
“Kami ingin modal usaha ini terus berputar dan memberi manfaat bagi kelompok peternak lain,” ujar Jamilatun, Kamis (6/8/2026).
Dalam mekanismenya, kelompok penerima diwajibkan mengembalikan nilai modal awal setelah menyelesaikan satu siklus produksi. Modal tersebut kemudian diputar kembali untuk diberikan kepada kelompok peternak berikutnya secara bergiliran.
Skema tersebut sekaligus menjadi evaluasi terhadap pola bantuan hibah yang selama ini dinilai belum sepenuhnya menghasilkan efek berantai. Pemerintah ingin mengubah paradigma dari sekadar memberikan bantuan menjadi membangun sistem usaha peternakan yang produktif, terukur, dan berkelanjutan.
Tidak hanya soal perputaran modal, Dinas Pertanian juga menetapkan standar teknis dalam pengelolaan ternak. Untuk sapi Bali, misalnya, bobot yang menjadi acuan berada pada kisaran 250–350 kilogram. Sementara sapi Limosin dapat diarahkan hingga bobot sekitar 600 kilogram.
Dengan standar tersebut, produktivitas ternak diharapkan dapat dihitung sejak awal. Sapi silangan dengan bobot sekitar 600 kilogram, misalnya, diproyeksikan menghasilkan karkas sekitar 312 kilogram dan daging murni sekitar 224,6 kilogram.
Target bobot itu tentu tidak bisa dicapai secara instan. Peternak dituntut memperhatikan manajemen pakan secara disiplin, termasuk penyediaan hijauan sekitar 10 persen dari bobot tubuh sapi atau sekitar 40–50 kilogram per hari, ditambah konsentrat sekitar 4–8 kilogram per hari.
“Peternak harus mengelola bantuan ini sebagai modal produktif, bukan sekadar hibah lepas,” tegas Jamilatun.
Untuk mencegah program berhenti di atas kertas, Dinas Pertanian menyiapkan pendampingan teknis langsung kepada kelompok penerima. Tim pendamping akan membantu pengelolaan keuangan, memantau perkembangan bobot ternak, sekaligus memastikan kesehatan hewan terjaga.
Pendampingan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga agar modal yang diberikan tidak salah kelola. Pemerintah tidak hanya menyerahkan ternak atau modal, tetapi juga membangun kemampuan kelompok dalam menjalankan usaha peternakan secara profesional.
Jamilatun menilai keberhasilan satu kelompok akan menjadi penentu bagi perluasan manfaat kepada kelompok lainnya. Semakin baik pengelolaan dan pengembalian modal, semakin besar pula peluang skema tersebut menjangkau peternak lain di wilayah KSB.
“Keberlanjutan modal menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan pangan wilayah Sumbawa Barat,” jelasnya.
Bagi pemerintah daerah, agribisnis bergulir bukan sekadar perubahan mekanisme bantuan. Skema ini diharapkan menjadi fondasi untuk membangun populasi ternak yang terus tumbuh, meningkatkan produktivitas peternak, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi peternakan yang lebih mandiri.
Jamilatun optimistis pola tersebut mampu menjadi model baru dalam pengembangan peternakan KSB. “Kami yakin model agribisnis bergulir ini menjadi pilar baru ekonomi daerah,” pungkasnya.
