Taliwang, Hariansumbawa – Seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai memasuki ruang yang lebih sensitif. Bukan sekadar soal kelengkapan administrasi dan kompetensi, rekam jejak afiliasi politik para kandidat ikut menjadi sorotan. Tim seleksi (timsel) diminta tidak berhenti pada dokumen formal, tetapi benar-benar menelusuri jejak politik masing-masing calon.
Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik UNDOVA, Lalu Mustakim Patawari, S.TP., M.Si, menilai kekhawatiran publik tersebut cukup beralasan. Berdasarkan pengamatannya terhadap proses seleksi jabatan strategis di sejumlah badan atau lembaga, lobi dan rekomendasi dari kekuatan organisasi maupun jejaring politik bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Karena itu, proses seleksi BAZNAS KSB harus dilakukan secara cermat dan objektif.
“Kalau kita bicara lembaga yang mengelola dana umat, maka potensi konflik kepentingan harus benar-benar dicegah sejak proses seleksi. Jangan sampai aspek afiliasi politik hanya diperiksa sebatas dokumen administratif,” tegas Mustakim kepada media Harian Sumbawa, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Menurut dia, timsel perlu melakukan verifikasi lebih mendalam terkait keterlibatan kandidat dalam partai politik, termasuk rekam jejak dukungan politik pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia berpandangan, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan calon yang terpilih benar-benar mampu menjaga independensi ketika menjalankan tugas sebagai pimpinan BAZNAS.
Mustakim menyebut, adanya surat atau pernyataan pengunduran diri dari partai politik memang dapat menjadi salah satu kelengkapan administratif. Namun, menurut dia, dokumen tersebut tidak otomatis menghapus seluruh persoalan apabila tidak disertai verifikasi faktual mengenai aktivitas dan jejaring politik kandidat sebelumnya.
“Kalau verifikasinya hanya melihat surat pengunduran diri, menurut saya itu terlalu sederhana. Timsel harus memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar sudah tidak memiliki keterikatan politik yang dapat memengaruhi independensinya,” ujarnya.
Ia menilai publik juga memiliki ruang untuk mengawasi proses tersebut, terutama ketika kandidat yang memiliki rekam jejak politik akhirnya dinyatakan lolos dan menduduki posisi komisioner BAZNAS. Sebab, posisi strategis di lembaga pengelola zakat memiliki tanggung jawab besar dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Lebih jauh, Mustakim mengingatkan bahwa pengunduran diri dari partai politik jangan sampai hanya dipandang sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan seleksi. Jika tidak diverifikasi secara serius, publik berpotensi menilai langkah tersebut sekadar “akal-akalan” administratif untuk membuka jalan menuju jabatan tertentu.
“Jangan sampai masyarakat kemudian melihat pengunduran diri itu hanya sebagai formalitas administratif. Yang lebih penting adalah memastikan tidak ada kepentingan politik yang ikut masuk dan memengaruhi kerja BAZNAS,” katanya.
Ia menambahkan, kekhawatiran mengenai konflik kepentingan bukan berarti menuduh kandidat tertentu. Justru, menurutnya, verifikasi yang ketat diperlukan agar seluruh calon mendapatkan perlakuan yang sama sekaligus menjaga kredibilitas timsel dan hasil seleksi.
“Kalau prosesnya transparan, rekam jejaknya diverifikasi, dan semua calon diperlakukan sama, maka siapa pun yang terpilih akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik. BAZNAS harus berdiri untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan kelompok politik tertentu,” pungkas Mustakim. (Admin01-Hs)
