Foto : Iwan Irawan Marhalim, Anggota DPRD KSB Fraksi PAN Dapil II
Taliwang, Hariansumbawa | Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melontarkan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (8/7), fraksi menegaskan pentingnya menjaga disiplin fiskal, transparansi anggaran, dan efektivitas belanja agar setiap rupiah APBD benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Pemandangan umum Fraksi PAN dibacakan oleh Iwan Irawan Marhalim sebagai tanggapan atas penjelasan Bupati Sumbawa Barat mengenai Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026. PAN mengapresiasi pemerintah daerah yang menyampaikan dokumen anggaran sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD serta mempertahankan tema pembangunan “Memperkokoh Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.”
Meski memberikan apresiasi, Fraksi PAN menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak mengurangi fungsi pengawasan DPRD. Fraksi menilai perubahan APBD harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara nyata.
Salah satu perhatian utama PAN tertuju pada struktur pendapatan dan belanja daerah. Dalam dokumen P-APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp1,155 triliun atau naik 6,53 persen dibanding APBD murni. Namun, pada saat yang sama, belanja daerah melonjak hingga 31,61 persen.
Menurut Fraksi PAN, kesenjangan yang cukup lebar antara kenaikan pendapatan dan belanja tersebut perlu dijelaskan secara rinci oleh pemerintah daerah, terutama terkait sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup tambahan belanja agar tidak menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari.
Fraksi juga mempertanyakan lonjakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 70,38 persen, termasuk kenaikan penerimaan pajak daerah hingga 101,14 persen. Pemerintah diminta membuka dasar perhitungan target tersebut sehingga benar-benar realistis, terukur, dan dapat dicapai. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang masih mencapai sekitar 68 persen dari total pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu diperkuat.
Sorotan tajam juga diarahkan pada besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 hasil audit BPK yang mencapai lebih dari setengah triliun rupiah. Menurut Fraksi PAN, besarnya SiLPA menjadi indikasi masih adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana atau tidak terserap secara optimal.
“SiLPA yang terlalu besar mengindikasikan adanya program dan kegiatan tahun sebelumnya yang tidak terlaksana atau tidak terserap secara optimal, sekaligus menimbulkan opportunity cost bagi pembangunan daerah,” tegas Fraksi PAN dalam pemandangan umumnya. Karena itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh agar kondisi serupa tidak kembali terulang pada tahun anggaran berikutnya.
Selain itu, PAN menyoroti kenaikan Belanja Barang dan Jasa sebesar 62,10 persen atau hampir Rp293 miliar. Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa kurang dari enam bulan, fraksi mengingatkan perlunya perencanaan yang matang dan jadwal pelaksanaan yang jelas agar anggaran tersebut terserap optimal dan tidak kembali menjadi SiLPA.
Perhatian serupa diberikan terhadap kenaikan Belanja Hibah sebesar 90,81 persen serta munculnya pos baru Belanja Bantuan Sosial. Fraksi meminta pemerintah membuka secara transparan kriteria, mekanisme seleksi, dan daftar calon penerima hibah maupun bantuan sosial agar sesuai prinsip keadilan, kepatutan, dan akuntabilitas. Sementara pada sektor infrastruktur, PAN mengapresiasi kenaikan Belanja Modal sebesar 91,71 persen, namun mengingatkan pentingnya percepatan proses lelang agar proyek strategis dapat selesai tepat waktu.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PAN menyampaikan enam rekomendasi strategis, mulai dari meningkatkan transparansi proyeksi pajak daerah, memperkuat akuntabilitas hibah dan bansos, mengevaluasi penyebab tingginya SiLPA, mempercepat lelang proyek strategis, memperkuat kemandirian fiskal melalui diversifikasi PAD, hingga menyusun peta jalan peningkatan PAD yang lebih agresif dan berkelanjutan. Fraksi menegaskan akan terus menjadi mitra kritis pemerintah daerah demi memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. (Admin01-Hs)
