Foto. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) KSB, Nurdin Rahman, SE
Taliwang, Hariansumbawa – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus mematangkan arah pembangunan sektor pariwisata melalui penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPAR) yang digarap bersama Universitas Gadjah Mada (UGM). Dokumen strategis tersebut kini telah rampung dan sudah diajukan dalam bentuk Rancangan Peraturan Kabupaten (Raperkab) sebagai landasan pengembangan pariwisata daerah ke depan.
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) KSB, Nurdin Rahman, SE menjelaskan bahwa penyusunan Raperkab dilakukan secara paralel dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar arah pembangunan pariwisata selaras dengan visi pembangunan daerah secara menyeluruh.
“Raperkab terkait rencana induk pariwisata bersama UGM jadi paralel dengan penyusunan RPJMD, itu sudah selesai dan sudah pengajuan,” jelas Nurdin Rahman kepada media Hariansumbawa.com, Selasa, 28 April 2026.
Ia menuturkan, konsep pengembangan pariwisata yang didorong Pemkab KSB saat ini lebih menitikberatkan pada pariwisata kerakyatan. Pemerintah daerah ingin memastikan manfaat sektor wisata tidak hanya dirasakan investor besar, melainkan juga memberi dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
“Bupati menegaskan untuk apa pariwisata tinggi investasi, tapi hanya segelintir orang yang merasakan. Jadi pariwisata kerakyatan tujuannya untuk mengangkat ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Nurdin mengatakan, pengembangan pariwisata kerakyatan mulai diarahkan di wilayah Brang Rea dan Brang Ene. Pemerintah daerah juga telah menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) sebagai tahapan awal sebelum proyek masuk proses tender dan pelaksanaan di lapangan.
“Pariwisata kerakyatan kita coba di Brang Rea dan Brang Ene. Dan setelah tender nanti akan kami evaluasi setelah sosialisasi dilakukan,” katanya.
Selain mempersiapkan kawasan wisata, pemerintah juga memperhatikan aspek penunjang infrastruktur dan aksesibilitas masyarakat. Menurutnya, jalur lintasan untuk alat pertanian seperti hand tractor dan combine harvester tetap disiapkan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dengan pengembangan kawasan wisata tersebut.
“Sudah selesai DED-nya, nanti baru ditender. Sementara untuk lintasan seperti hand tractor dan combine ada lintasan untuk menyebrang ke sana,” terangnya.
Ia menambahkan, semangat pembangunan pariwisata di KSB harus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengembangan sektor wisata tidak boleh hanya menjadi program seremonial, tetapi harus memberikan manfaat ekonomi yang luas dan berkelanjutan.
“Yang jelas program KSB maju luar biasa, mestinya ada action luar biasa, bukan hanya setempel saja, tapi kemanfaatannya luar biasa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nurdin menyampaikan bahwa pengelolaan pariwisata kerakyatan nantinya akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Skema tersebut dinilai menjadi langkah strategis agar keuntungan pengelolaan wisata dapat dinikmati langsung oleh masyarakat desa setempat.
“Pariwisata kerakyatan nanti dikelola BUMDes, dan membuat management, nanti pendapatannya dinikmati masyarakat,” pungkasnya. (Admin01-Hs)
