“Kasus OTT Bupati Lombok Barat menjadi pengingat bahwa integritas adalah fondasi utama pemerintahan, dan seluruh kepala daerah di NTB dituntut menjaga amanah serta kepercayaan publik.”
Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, mengumpulkan 10 bupati dan wali kota se-NTB dalam rapat koordinasi yang digelar di Mataram, Jumat (24/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi sorotan karena berlangsung di tengah mencuatnya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ).
Di hadapan para kepala daerah, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa kasus hukum yang menimpa LAZ harus dijadikan pelajaran bersama. Menurutnya, peristiwa tersebut bukan hanya menjadi evaluasi bagi kepala daerah, tetapi juga bagi seluruh unsur pemerintahan hingga masyarakat.
“Oo pasti dong (bahas OTT, red), itu pelajaran buat kita semua, bukan hanya kepala daerah, termasuk buat media juga,” ujar Gubernur Iqbal kepada wartawan usai memimpin rapat koordinasi.
Iqbal menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia mengatakan, komunikasi dan koordinasi antarkepala daerah terus diperkuat agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di NTB.
Menurutnya, forum koordinasi seperti ini memang rutin dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Selain menjadi wadah bertukar pengalaman dan menyamakan persepsi, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengantisipasi berbagai persoalan strategis yang dihadapi pemerintah daerah.
“Itu kan salah satu isu yang bisa kita ambil, tetapi kami berkoordinasi baik, tiap tiga bulan sekali kumpul, tukar pikiran,” katanya.
Selain membahas perkembangan situasi pasca-OTT, rapat juga difokuskan pada pembahasan hasil koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian ATR/BPN terkait penataan ruang di NTB. Sejumlah isu strategis seperti mitigasi kekeringan hingga penguatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) menjadi perhatian bersama.
Gubernur menjelaskan, seluruh kepala daerah diminta memiliki pandangan yang sama dalam penyusunan tata ruang agar kebijakan pembangunan antardaerah saling mendukung. Ia menyebut capaian kawasan KP2B di NTB kini telah mencapai 87,04 persen berkat sinergi pemerintah kabupaten dan kota.
“Tadi kita menyiapkan kesepakatan ini supaya satu pandangan dalam hal kebencanaan dan tata ruang. Tata ruang itu saling subsidi, sehingga dengan masukan dari beberapa kepala daerah, capaian KP2B kita mencapai 87,04 persen,” jelasnya.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kolaborasi pembangunan antardaerah, tetapi juga menjadi momentum mempertegas komitmen seluruh kepala daerah di NTB untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Di tengah sorotan publik terhadap kasus OTT di Lombok Barat, pesan Gubernur Iqbal menjadi pengingat bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin daerah. (Admin01-Hs)
