Taliwang, Hariansumbawa | Keputusan memindahkan venue Cabang Olahraga (Cabor) Kick Boxing pada Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat (Porprov NTB) menuai polemik. Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang sebelumnya dipersiapkan menjadi tuan rumah dipastikan batal menggelar pertandingan, memicu kekecewaan dari pengurus daerah hingga masyarakat olahraga.
Ketua Kick Boxing Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat (KBI-KSB), Santri Yusmulyadi, ST, mengaku terkejut atas keputusan tersebut. Menurutnya, pemindahan venue dilakukan secara mendadak di tengah proses persiapan yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Bahkan, di saat bersamaan dirinya juga diberhentikan dari jabatan Ketua KBI-KSB.
“Saya sendiri kaget dengan keputusan pemindahan venue Porprov untuk Cabor Kick Boxing. Di saat kami sedang fokus mempersiapkan pelaksanaan, justru muncul keputusan pemindahan sekaligus pemberhentian saya sebagai ketua,” jelas Santri kepada media ini, Rabu, 8 Juli 2026.
Politisi yang juga anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat itu menilai keputusan tersebut tidak mencerminkan penghargaan terhadap kerja keras pengurus daerah. Seluruh tahapan persiapan, mulai dari penataan arena hingga penyediaan fasilitas pendukung, telah dilakukan dengan melibatkan tenaga, waktu, dan anggaran yang tidak sedikit.
Ia meminta KONI NTB dan Pengurus Provinsi Kick Boxing NTB memberikan penjelasan terbuka sekaligus bertanggung jawab atas kebijakan yang dinilai merugikan daerah. Menurutnya, pengurus KBI-KSB telah bekerja maksimal untuk memastikan KSB mampu menjadi tuan rumah yang sukses.
“Persiapan kami sudah berjalan berbulan-bulan. Anggaran sudah dikeluarkan, tenaga sudah dicurahkan. Kenapa tiba-tiba dipindahkan dengan alasan yang menurut kami tidak benar?” tegasnya.
Santri mengungkapkan, anggaran persiapan yang dialokasikan oleh KONI KSB memang dirancang dikelola oleh panitia dan pengurus Kick Boxing KSB sebagai penanggung jawab pelaksanaan. Ia menduga persoalan mekanisme pengelolaan anggaran menjadi salah satu pemicu munculnya kebijakan pemindahan venue.
“Saya melihat persoalannya lebih mengarah pada soal anggaran. Sejak awal kebijakan KONI KSB jelas, dana persiapan arena dikelola pengurus Kick Boxing KSB, bukan diserahkan kepada pengurus provinsi,” katanya.
Ia juga menyayangkan alasan yang berkembang terkait pemindahan venue karena dikaitkan dengan faktor keamanan. Menurut Santri, alasan tersebut tidak berdasar dan justru mencederai citra Kabupaten Sumbawa Barat yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah paling kondusif di Nusa Tenggara Barat.
“KSB selama ini dikenal sebagai daerah zero horizontal conflict. Kami justru menjadi salah satu kabupaten yang paling aman di NTB. Karena itu, alasan keamanan sangat menyinggung perasaan masyarakat KSB,” ujarnya.
Meski harus menerima keputusan tersebut, Santri menegaskan tidak akan membiarkan kondisi itu memengaruhi semangat para atlet Kick Boxing KSB. Ia memastikan tetap mendampingi atlet yang akan berlaga pada Porprov NTB demi menjaga peluang meraih prestasi.
“Saya tidak pernah mengejar jabatan sebagai ketua cabang olahraga. Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana atlet-atlet KSB tetap bisa bertanding dan membawa pulang medali untuk daerah,” pungkasnya.
Santri berharap KONI NTB maupun Pengurus Provinsi Kick Boxing NTB segera memberikan penjelasan resmi kepada publik agar polemik ini tidak terus berkembang. Ia menyebut, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan seluruh insan olahraga sekaligus memastikan pelaksanaan Porprov NTB berjalan profesional, adil, dan menjunjung tinggi semangat pembinaan olahraga di daerah. (Kief-Hs)
