Taliwang, Hariansumbawa |Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) baru di Kelurahan Bertong, Kecamatan Taliwang, dengan anggaran APBD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebesar Rp19,3 miliar menjadi perhatian masyarakat. Menanggapi berbagai pertanyaan publik terkait masih adanya BLK Poto Tano yang tidak lagi beroperasi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menegaskan pembangunan BLK baru merupakan hasil kajian komprehensif yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat, Slamet Riyadi, S.Pi., M.Si., mengatakan pemerintah menghargai kritik dan masukan masyarakat karena merupakan bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Kami memandang kritik sebagai energi positif dalam demokrasi. Namun masyarakat juga perlu mengetahui dasar pertimbangan teknis mengapa BLK baru dibangun di Bertong,” ujarnya kepada media ini, Senin, 13 Juli 2026.
Slamet menjelaskan, keputusan tersebut tidak diambil secara tiba-tiba. Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai kajian teknis, spasial, dan ekonomi sebelum menetapkan pembangunan BLK Bertong sebagai salah satu program strategis daerah.
“BLK Bertong bukan sekadar proyek pembangunan gedung. Ini adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang,” katanya.
Ia menerangkan, salah satu alasan utama pembangunan fasilitas baru adalah kondisi BLK Poto Tano yang mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi tahun 2018. Berdasarkan hasil building assessment, struktur utama bangunan dinyatakan tidak lagi memenuhi standar keselamatan sehingga tidak layak digunakan sebagai tempat pelatihan.
“Kalau dipaksakan direhabilitasi, biaya yang dibutuhkan sangat besar. Dari hasil kajian, membangun gedung baru jauh lebih efisien dibandingkan memperbaiki bangunan lama yang mengalami kerusakan struktural,” ungkapnya.
Selain kerusakan akibat gempa, Slamet mengatakan lokasi BLK Poto Tano yang berada di kawasan pesisir menyebabkan bangunan terus terpapar udara laut berkadar garam tinggi. Kondisi tersebut mempercepat korosi pada struktur logam dan beton sehingga biaya pemeliharaan menjadi semakin besar setiap tahunnya.
“Faktor lingkungan juga menjadi pertimbangan penting. Paparan udara laut membuat biaya perawatan bangunan jauh lebih tinggi dibandingkan apabila fasilitas berada di lokasi yang lebih ideal,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tidak pernah berniat mengabaikan aset BLK Poto Tano. Menurutnya, pemerintah justru sedang menyusun rencana reorientasi atau alih fungsi aset agar kawasan tersebut tetap memberikan manfaat bagi daerah.
“BLK Poto Tano tidak akan menjadi monumen mati. Lokasinya sangat strategis sebagai gerbang transportasi laut sehingga sedang diproyeksikan menjadi kawasan pendukung logistik, pertumbuhan ekonomi pesisir, maupun sektor pariwisata,” tegas Slamet.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pembangunan BLK Bertong dipilih karena berada di Kecamatan Taliwang yang merupakan pusat pemerintahan sekaligus kawasan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Sumbawa Barat. Kedekatan lokasi dengan masyarakat dinilai akan memudahkan akses peserta pelatihan sekaligus menekan biaya operasional pemerintah.
Menurut Slamet, hasil analisis biaya-manfaat menunjukkan tingginya ongkos perjalanan menuju BLK Poto Tano selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat mengikuti pelatihan hingga selesai. Karena itu, pemerintah memilih menghadirkan pusat pelatihan yang lebih dekat dengan pusat aktivitas ekonomi dan permukiman.
“Kami ingin masyarakat tidak lagi terbebani biaya transportasi untuk memperoleh keterampilan kerja. BLK harus hadir di lokasi yang mudah dijangkau sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Ia menambahkan, BLK Bertong dirancang dengan spesifikasi yang mengikuti kebutuhan pasar kerja saat ini. Program pelatihan akan diarahkan pada sektor hilirisasi pertambangan, pertanian, pariwisata, serta pengembangan UMKM agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Slamet memastikan seluruh proses pembangunan telah melalui tahapan studi kelayakan (feasibility study), penyusunan Detailed Engineering Design (DED), hingga pembahasan bersama DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Ia juga menegaskan pemerintah berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dengan membuka akses terhadap dokumen perencanaan sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, pembangunan BLK Bertong dan reorientasi BLK Poto Tano merupakan dua kebijakan yang saling melengkapi dalam kerangka penataan aset daerah sekaligus investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. (Admin01-Hs)
