Foto. Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nuansyah, ST.,M.Si
Sumbawa Barat | Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nuansyah, ST.,M.Si menegaskan arah baru pembangunan sektor pariwisata daerah dengan mengusung konsep Pariwisata Kerakyatan, sebuah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari setiap geliat pembangunan wisata.
Konsep tersebut disampaikan dalam Orientasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, sebagai bagian dari upaya menata ulang strategi pembangunan daerah agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Menurut H. Amar Nurmansyah, sektor pariwisata tidak boleh hanya menjadi ruang tumbuhnya investasi besar, tetapi juga harus menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pelaku usaha kecil.
“Tahun 2026 kita mulai intervensi melalui anggaran daerah. Saya minta seluruh OPD mampu menerjemahkan ini secara teknis agar benar-benar berjalan di lapangan,” tegas Haji Amar akrab disapa.
Ia menekankan bahwa investasi tetap akan didorong, namun harus sejalan dengan kepentingan rakyat. Hotel, resort, dan kawasan wisata boleh tumbuh, tetapi warga di sekitarnya tidak boleh tertinggal.
“Pariwisata kerakyatan itu sederhana: maju investasinya, maju juga masyarakatnya. Dampaknya harus dirasakan UMKM, kelompok sadar wisata, dan desa-desa sekitar destinasi,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah menetapkan Kecamatan Brang Ene dan Brang Rea sebagai kawasan percontohan pengembangan pariwisata kerakyatan. Kawasan ini akan dikembangkan dengan memadukan potensi alam, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat.
Pengembangan kawasan tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, agar warga setempat menjadi pelaku utama dalam rantai ekonomi pariwisata.
Haji Amar juga menyiapkan strategi pergeseran arus wisatawan. Selama ini, banyak wisatawan hanya beraktivitas di kawasan pantai seperti Sekongkang, Maluk, dan Kertasari tanpa menyentuh wilayah-wilayah desa.
“Ke depan, wisatawan yang datang untuk surfing atau liburan pantai akan kita arahkan masuk ke destinasi kerakyatan, supaya perputaran ekonomi terjadi di tengah masyarakat,” kata orang nomor satu di KSB ini.
Untuk pengelolaan, pemerintah akan menerapkan sistem terstruktur seperti di sejumlah kawasan wisata nasional, antara lain Jatim Park dan Bali Zoo, yang memadukan rekreasi dengan tata kelola profesional.
Di kawasan Brang Ene, akan disiapkan gate tiket masuk, jalur sepeda dan jalan kaki, titik-titik persinggahan, hingga spot kuliner dan swafoto yang seluruhnya melibatkan masyarakat setempat.
Seluruh kawasan ini nantinya akan dikelola oleh UPTD yang bekerja sama dengan BUMDes, agar profesional namun tetap berbasis desa. Pengembangan dimulai tahun ini dan operasional bertahap ditargetkan berjalan pada 2027.
Melalui konsep ini, Haji Amar berharap Sumbawa Barat tidak hanya dikenal sebagai daerah tujuan investasi pariwisata, tetapi juga sebagai wilayah yang menghadirkan wisata yang memuliakan rakyat, menjaga budaya, dan memperluas peluang ekonomi bagi masyarakatnya. (Kief/Hs)
