Foto. Pemerhati Anggaran Daerah, Zulkarnaen Rudhox
Sumbawa Barat | Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terus memperkuat fondasi kemandirian fiskalnya melalui investasi di Bank NTB Syariah. Dengan kepemilikan saham mencapai delapan persen, langkah ini dinilai banyak pihak sebagai strategi jangka panjang yang positif untuk memperbesar peluang pendapatan daerah.
Pemerhati Anggaran Daerah, Zulkarnaen Rudhox, mengapresiasi arah kebijakan Pemda KSB yang dinilai berani mengambil posisi di sektor perbankan daerah. Menurutnya, keputusan ini mencerminkan keinginan pemerintah daerah untuk memperluas sumber PAD tanpa membebani masyarakat.
“Investasi seperti ini menunjukkan visi yang progresif. Harapannya, dividen yang diterima bisa kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik yang makin baik,” ujarnya, dalam WA Grup Warga Sumbawa Barat, Sabtu, 7 Februari 2026.
Zulkarnaen menilai wajar jika masyarakat berharap informasi mengenai kajian investasi dapat dibuka secara lebih luas. Bukan untuk mengkritik pemerintah, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat rasa memiliki warga terhadap kebijakan daerah.
“Publik pasti ingin tahu dasar keputusan, potensi keuntungannya, dan rencana ke depan. Ketika itu dibuka, kepercayaan akan tumbuh lebih kuat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa transparansi bukan berarti mempertanyakan keputusan pemerintah, melainkan dukungan moral agar kebijakan pembangunan memiliki pijakan kepercayaan yang kokoh. “Justru dengan publikasi kajian, pemerintah akan semakin dihormati karena menunjukkan keterbukaan,” tambahnya.
Dengan porsi saham KSB yang lebih besar dibanding sejumlah daerah lain, peluang mendapatkan dividen yang lebih signifikan juga terbuka lebar. Model pendapatan seperti ini dipandang sehat karena memberikan ruang fiskal tambahan yang tidak bersumber dari pajak maupun retribusi.
Zulkarnaen juga menyoroti potensi kontribusi CSR Bank NTB Syariah yang bisa lebih besar mengalir ke masyarakat KSB. Menurutnya, ini dapat menjadi bentuk keberpihakan sosial bagi daerah pemegang saham besar. “CSR sangat berarti bagi masyarakat kecil. Jika porsinya meningkat, tentu akan membawa manfaat yang lebih terasa,” ujarnya.
Ia optimistis bahwa kerja sama antara Pemda KSB dan Bank NTB Syariah akan menghasilkan sinergi yang baik. Terlebih, bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis prinsip keberlanjutan sering kali memiliki program-program sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa investasi tetaplah keputusan jangka panjang yang memerlukan komunikasi publik yang baik. “Yang dibutuhkan masyarakat hanyalah penjelasan yang menenangkan. Ketika itu ada, semua akan memahami bahwa langkah ini adalah investasi untuk masa depan bersama,” katanya.
Zulkarnaen yakin, jika komunikasi dan transparansi terbangun, maka kebijakan ini dapat menjadi teladan bagaimana pemerintah daerah menata keuangan secara modern dan berorientasi masa depan. “KSB punya peluang besar, tinggal bagaimana momentum ini dirawat dengan kebijakan yang semakin profesional,” tutupnya. (Kief/Hs)
