Penulis : Benny Tanaya, S.Adm
Sumbawa Barat | Di tanah Samawa yang diwarisi dengan nilai tau samawa—nilai kesetaraan, persaudaraan, dan penghormatan antarsesama—kita sedang menyaksikan pergeseran yang makin telanjang. Ruang-ruang sosial yang dahulu hangat dan akrab perlahan berubah menjadi panggung kekuasaan. Dalam banyak hajatan masyarakat, peringatan adat, syukuran, bahkan kegiatan keagamaan, kursi-kursi dipagari berdasarkan jabatan. Pejabat duduk di depan dengan label kehormatan, sementara rakyat yang mengundang atau diundang justru ditempatkan sebagai penonton di rumahnya sendiri.
Ini bukan sekadar soal tata tempat duduk. Ini soal cara pandang terhadap manusia. Ketika jabatan dibawa masuk ke ruang sosial kemasyarakatan, maka yang sedang dipertontonkan adalah hierarki, bukan persaudaraan. Seolah-olah nilai seseorang ditentukan oleh kursi dinas yang ia duduki, bukan oleh martabatnya sebagai warga Samawa. Padahal jabatan itu melekat di kantor, bukan di tikar hajatan, bukan di halaman masjid, dan bukan di tengah masyarakat yang berkumpul untuk mempererat silaturahmi.
Yang lebih menyedihkan, perilaku feodal ini sering dibungkus atas nama protokoler. MC berbicara layaknya memandu sidang kenegaraan, memanggil pejabat satu per satu dengan deretan gelar panjang, sementara masyarakat yang hadir cukup disebut “hadirin sekalian”. Bahkan sesi foto bersama pun kerap berubah menjadi ritual eksklusif. Pejabat dipanggil maju terlebih dahulu, berfoto berulang kali, sementara warga yang sejak awal hadir hanya berdiri menunggu giliran yang kadang tak pernah datang.
Kita harus berani mengatakan: ini bukan budaya Samawa. Ini budaya penjilatan yang dipelihara terlalu lama. Budaya yang membuat sebagian orang merasa lebih tinggi hanya karena sedang memegang jabatan. Budaya yang menempatkan rakyat sebagai pelengkap dekorasi setiap acara. Dan yang paling berbahaya, budaya ini perlahan dianggap normal sehingga generasi muda tumbuh dengan keyakinan bahwa kedekatan dengan kekuasaan lebih penting daripada kesetaraan sesama manusia.
Ironisnya, banyak pejabat yang menikmati perlakuan itu tanpa merasa risih. Mereka datang ke acara masyarakat, duduk di kursi khusus, dilayani secara berlebihan, lalu pulang membawa kesan bahwa penghormatan tersebut adalah hak jabatan. Padahal penghormatan yang lahir karena sekat kekuasaan bukanlah penghormatan sejati. Itu hanya kepatuhan sosial yang dipaksakan oleh struktur dan kebiasaan.
Lebih ironis lagi, rakyat sendiri sering dipaksa menjadi penonton atas pertunjukan itu. Mereka yang bergotong royong menyiapkan acara sejak pagi, menyumbang tenaga dan biaya, justru tersingkir ketika acara dimulai. Ketika pejabat datang, seluruh perhatian diarahkan kepadanya. Kamera bergerak mengikuti langkahnya. Mikrofon diserahkan kepadanya. Bahkan penutupan acara pun sering ditunda hanya demi memastikan pejabat mendapat sesi foto terakhir yang paling megah.
Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka kita sedang menggali kubur bagi nilai tau samawa itu sendiri. Kita sedang mengajari anak-anak bahwa masyarakat terbagi dua: yang duduk di kursi depan dan yang berdiri di belakang. Kita sedang mengganti budaya kekerabatan dengan budaya kasta birokrasi. Dan ketika itu terjadi, jangan heran jika rasa saling memiliki di tengah masyarakat semakin pudar.
Sudah waktunya masyarakat Samawa melakukan koreksi. Acara kemasyarakatan harus dikembalikan menjadi ruang pertemuan yang setara. Pejabat boleh dihormati, tetapi tidak perlu dipertuhankan. Kursi khusus tidak perlu menjadi simbol pemisah. MC tidak perlu berubah menjadi petugas protokol negara. Foto bersama tidak boleh menjadi panggung eksklusif pejabat. Semua yang hadir memiliki hak yang sama untuk dihargai sebagai bagian dari komunitas.
Pejabat yang benar-benar memahami budaya Samawa semestinya memberi teladan dengan menolak perlakuan berlebihan itu. Duduklah bersama masyarakat. Makanlah bersama mereka. Berfotolah tanpa sekat. Karena kehormatan seorang pemimpin tidak lahir dari kursi paling depan, melainkan dari kerendahan hati untuk berada di tengah rakyatnya sendiri.
Tanah Samawa tidak dibangun oleh jabatan, melainkan oleh persaudaraan. Jabatan datang dan pergi setiap lima tahun, setiap mutasi, setiap pergantian kekuasaan. Tetapi martabat masyarakat dan nilai tau samawa harus tetap berdiri tegak. Maka pertanyaannya sederhana: sampai kapan kita membiarkan kursi-kursi protokoler merampas kehangatan persaudaraan yang menjadi jati diri orang Samawa? (**)
Penulis: Benny Tanaya, S.Adm merupakan Direktur Eksekutif Solidarity Center, yang aktif mengamati isu-isu sosial, demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan budaya masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.
