“Porprov XII NTB menjadi cermin bahwa prestasi olahraga harus dibarengi tata kelola yang profesional; evaluasi menyeluruh kini menjadi kunci agar NTB benar-benar siap menyelenggarakan PON 2028 dengan lebih baik.”
Mataram – Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Nusa Tenggara Barat (NTB) 2026 resmi berakhir. Kota Mataram keluar sebagai juara umum dengan raihan 200 medali emas. Namun, di balik sukses pelaksanaan pesta olahraga empat tahunan tersebut, sejumlah insiden keributan di beberapa cabang olahraga (cabor) menjadi sorotan tajam dan memicu langkah evaluasi menyeluruh dari Pemerintah Provinsi NTB.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pihaknya akan memanggil jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Porprov XII. Evaluasi dijadwalkan berlangsung pada Selasa sebagai bentuk tanggung jawab bersama atas berbagai dinamika yang terjadi selama penyelenggaraan.
“Besok, Selasa kita lakukan evaluasi. Bahwa ada kekurangan dalam penyelenggaraan di sana-sini, itu tanggung jawab kita bersama. Ini menjadi bahan perbaikan agar penyelenggaraan PON 2028 bisa sebaik mungkin,” tegas Iqbal usai menutup resmi Porprov XII NTB di GOR Turida, Mataram, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Iqbal, evaluasi tersebut tidak hanya bertujuan mengidentifikasi berbagai kelemahan teknis, tetapi juga membongkar akar persoalan yang menyebabkan munculnya keributan di sejumlah pertandingan. Pemerintah Provinsi NTB ingin memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi saat NTB bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Ia menilai Porprov sejatinya menjadi ajang simulasi penting untuk mengukur kesiapan daerah dalam menggelar event olahraga berskala nasional. Karena itu, seluruh catatan selama Porprov akan dijadikan bahan pembenahan, mulai dari aspek penyelenggaraan, kualitas sumber daya manusia, hingga kesiapan atlet.
“Kita harus mempersiapkan diri, baik fisik, infrastruktur, kualitas penyelenggaraan, maupun atlet-atletnya. Insyaallah kita bisa menjadi penyelenggara terbaik pada PON 2028,” ujarnya.
Selain persoalan teknis pertandingan, Iqbal juga menyoroti kondisi sarana olahraga di NTB yang dinilai masih jauh dari standar penyelenggaraan event nasional. Ia mengungkapkan pemerintah pusat telah berkomitmen memberikan dukungan berupa renovasi sejumlah fasilitas olahraga.
“Mayoritas fasilitas olahraga kita memang belum memenuhi standar. Pusat sudah berkomitmen memberikan bantuan renovasi,” katanya.
Gubernur juga memastikan kepanitiaan besar atau Pengurus Besar (PB) PON NTB 2028 akan segera dibentuk dalam waktu dekat. Menurutnya, pembentukan organisasi tersebut menjadi langkah awal mempercepat seluruh persiapan menuju pesta olahraga nasional.
“Dalam satu hingga dua bulan ke depan harus sudah kita siapkan,” ujarnya.
Iqbal menegaskan, keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan Porprov merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh pengurus KONI kabupaten/kota mulai memfokuskan perhatian pada persiapan atlet dan penyelenggaraan menuju PON 2028.
Sementara itu, Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, memberikan tanggapan berbeda terhadap berbagai kritik yang bermunculan. Ia menilai publik tidak seharusnya menggeneralisasi bahwa Porprov XII gagal hanya karena beberapa insiden keributan yang viral di media sosial.
Menurut Mori, dari lebih dari 6.000 pertandingan yang digelar selama Porprov, hanya tiga hingga empat pertandingan yang mengalami persoalan, yakni pada cabang olahraga silat, drum band, voli pantai, dan BMX.
“Dari 6.000 lebih pertandingan, yang bermasalah hanya tiga cabor. Masa gara-gara tiga pertandingan kita bilang semuanya rusak? Itu tidak fair,” ujarnya.
Ia menjelaskan, insiden di cabang pencak silat telah diakui sebagai kelalaian panitia pertandingan, sedangkan keributan di BMX terjadi akibat senggolan antar atlet yang memperebutkan posisi finis.
“Pengurus cabor silat sudah mengakui kealpaan mereka. Di BMX itu senggolan antara peringkat empat dan lima. Masak 6.000 pertandingan yang ribut tiga kita bilang gagal,” katanya.
Meski membela penyelenggaraan Porprov, Mori mengakui masih terdapat kelemahan dalam pelayanan transportasi atlet menuju lokasi pertandingan. Namun menurutnya, persoalan tersebut telah berhasil diatasi selama pelaksanaan berlangsung.
“Yang sempat bermasalah itu transportasi, tapi akhirnya terurai. Jangan sampai ini dimainkan. Kita tidak bisa menerima framing seperti itu,” tegasnya.
Di sisi lain, Mori juga mengungkapkan dugaan adanya kepentingan politik di balik derasnya kritik terhadap penyelenggaraan Porprov. Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membesar-besarkan berbagai insiden dengan tujuan mendongkel dirinya dari kursi Ketua KONI NTB menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi yang dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini.
“Kalau ada yang mau jadi Ketua KONI enggak apa-apa. Saya ini orang politik, biasa saja. Asal dia punya duit Rp5 miliar, silakan ambil,” ujarnya.
Ketua DPW Partai NasDem NTB itu mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan jika ada figur lain yang ingin memimpin KONI NTB periode 2026–2030. Namun, ia mengingatkan bahwa memimpin organisasi olahraga membutuhkan komitmen dan kemampuan finansial yang besar, terutama dalam menghadapi PON 2028.
“Saya sudah bilang, mau jadi Ketua KONI untuk hadapi PON harus punya uang pribadi Rp5 miliar. Jangan bilang punya uang, ternyata enggak ada,” tandasnya. (Admin02-Hs)
