Foto. Kepala Satuan Tugas MBG NTB, Fathul Gani,
Mataram, Hariansumbawa – Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP1) kepada mayoritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekitar 70 persen dari lebih dari 600 dapur dinilai belum memenuhi standar minimal yang wajib dipatuhi, terutama pada aspek infrastruktur dan higienitas.
Kepala Satuan Tugas MBG NTB, Fathul Gani, menyampaikan bahwa peringatan tersebut dikeluarkan setelah tim menemukan berbagai pelanggaran yang berpotensi mengganggu kualitas pelayanan gizi untuk peserta didik. Ia menegaskan bahwa SPPG wajib melakukan perbaikan dalam waktu tujuh hari sejak peringatan diterbitkan.
“Kita tidak bisa mentolerir. Tujuh hari tidak ada perubahan, kita kasih SP2. Kalau tidak ada tindak lanjut juga, kita tutup dapur SPPG-nya. Clear,” tegasnya, Rabu (4/2/2026).
Data BGN menunjukkan bahwa infrastruktur menjadi temuan terbesar, mencapai 238 unit, disusul masalah organisasi pengelola (72 unit), administrasi (115 unit), serta persoalan SDM dan mutu gizi. Temuan tersebut menggambarkan masih lemahnya kesiapan sebagian dapur dalam menjalankan standar MBG yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Dinas Kesehatan NTB diminta untuk lebih ketat dalam menerbitkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) agar dapur yang beroperasi benar-benar layak dan aman bagi pengolahan makanan anak sekolah. Ketidaktepatan dalam proses sertifikasi disebut menjadi salah satu penyebab masih banyaknya dapur bermasalah.
Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan bahwa seluruh temuan wajib dilaporkan secara terbuka, tanpa ditutup-tutupi, baik oleh pengelola dapur maupun pendamping lapangan. Transparansi menjadi dasar dalam percepatan pembenahan layanan gizi tersebut.
“Buat laporan bermasalah. Jangan ditutup-tutupi. Kita akan evaluasi aparat, petugas kita,” ujar Fathul. Ia menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan kepada pengelola SPPG, tetapi juga kepada pendamping dan aparat internal MBG.
Selain pengawasan, Pemprov NTB memastikan tetap memberikan pendampingan intensif untuk memastikan program nasional ini berjalan efektif. Penguatan SDM dan perbaikan infrastruktur disebut akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing dapur.
Fathul menambahkan bahwa Program MBG bukan hanya menyasar kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga memberi multiplier effect pada perekonomian daerah. “Program ini berdampak bagi tenaga kerja, petani, dan perputaran ekonomi lokal,” ungkapnya.
Meski menghadapi sejumlah persoalan, pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal di seluruh NTB. Penindakan terhadap dapur yang tidak memenuhi standar merupakan bagian dari upaya menjaga mutu layanan gizi tanpa kompromi. (Admin01-Hs)
