Foto. Kepala Dinas Perhubungan KSB, Suharno, S.Sos
Sumbawa Barat | Kondisi penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi sorotan serius. Sedikitnya 295 titik lampu jalan konvensional dilaporkan padam dan tidak berfungsi, memicu kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya risiko kecelakaan dan gangguan keamanan pada malam hari.
Data Dinas Perhubungan (Dishub) KSB mencatat, dari total 1.620 titik lampu jalan konvensional yang tersebar di berbagai kecamatan, hampir 300 titik mengalami kerusakan. Tidak hanya itu, fasilitas penerangan berbasis tenaga surya atau solar cell juga banyak yang bermasalah.
Dari total 888 unit lampu tenaga surya yang terpasang, sebanyak 84 titik dilaporkan tidak beroperasi. Kondisi tersebut dinilai cukup mengganggu aktivitas masyarakat, terutama di jalur-jalur padat kendaraan dan kawasan permukiman yang minim pencahayaan.
Kepala Dinas Perhubungan KSB, Suharno, S.Sos mengakui persoalan lampu jalan yang padam masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan kendala teknis, pihaknya memastikan perbaikan terus dilakukan secara bertahap.
“Perbaikan tetap kita lakukan secara bertahap sesuai kemampuan yang ada,” ujar Suharno, Selasa (19/05/2026).
Ia menegaskan keberadaan PJU bukan sekadar fasilitas pelengkap, melainkan infrastruktur vital yang berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan.
Lampu penerangan, kata dia, berfungsi mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.
Menurut Suharno, Dishub KSB saat ini terus memetakan titik-titik kerusakan yang dianggap paling mendesak untuk segera diperbaiki. Prioritas diberikan pada ruas jalan dengan tingkat mobilitas tinggi dan kawasan yang rawan kecelakaan.
Ia juga menjelaskan, sebagian ruas jalan di wilayah KSB sebenarnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun demikian, Pemkab Sumbawa Barat tetap mengambil inisiatif memasang lampu penerangan demi menjawab kebutuhan masyarakat.
“Walaupun itu kewenangan provinsi, KSB tetap memasang lampu jalan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, terkait belum adanya penerangan jalan di kawasan lingkar KTC, Dishub menyebut wilayah tersebut belum masuk dalam daftar prioritas pembangunan penerangan jalan. Penentuan lokasi pemasangan selanjutnya akan dikaji oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berdasarkan tingkat urgensi dan kebutuhan masyarakat.
“Di lingkar KTC belum terpasang karena belum dianggap prioritas. Nanti Bappeda yang memilah apakah daerah itu krusial atau tidak,” jelas Suharno.
Kondisi ratusan lampu jalan yang padam ini pun mulai dikeluhkan warga. Selain membuat jalanan gelap dan rawan kecelakaan, minimnya penerangan juga dinilai dapat memicu meningkatnya potensi tindak kriminalitas pada malam hari.
Pemerintah daerah berharap proses perbaikan bertahap dapat segera menekan jumlah lampu jalan yang rusak, sehingga sistem penerangan di seluruh wilayah KSB kembali optimal dan mampu menunjang keselamatan serta kenyamanan masyarakat. (Admin01-Hs)
