Foto. Kegiatan verifikasi dan analisis data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), Dinas Kesehatan KSB guna menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Aula Pertemuan Bhakti Husada, Senin (19/10/2026).
Taliwang, Hariansumbawa | Angka kematian ibu dan bayi menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Melalui verifikasi dan analisis data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), Dinkes KSB memperkuat evaluasi pelayanan kesehatan guna menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan Bhakti Husada Dinas Kesehatan KSB, Senin (19/10/2026), itu menjadi forum untuk memastikan data kematian ibu dan bayi tercatat secara akurat, sekaligus menjadi pijakan dalam menentukan langkah perbaikan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Kegiatan dipimpin Sekretaris Dinas Kesehatan KSB, Akhiruddin Juliadi, S.K.M., M.Si., yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan. Hadir pula Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Sulastri, S.K.M., penanggung jawab Klaster 2, pengelola laporan MPDN Puskesmas, penanggung jawab Praktik Mandiri Bidan (PMB), serta pengelola laporan MPDN RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat.
Dalam sambutannya, Akhiruddin mengingatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak mengabaikan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
“Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menjalankan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa ketepatan pencatatan dan pelaporan bukan sekadar urusan administrasi. Data yang valid dibutuhkan untuk membaca persoalan secara lebih utuh, mengevaluasi pelayanan, serta menentukan tindak lanjut yang tepat dalam upaya mencegah kematian ibu dan bayi.
Berdasarkan evaluasi yang dipaparkan, target tahun 2026 tercatat sebanyak dua kasus AKI dan 11 kasus AKB. Sementara itu, capaian sementara hingga Triwulan IV menunjukkan satu kasus AKI dan delapan kasus AKB. Angka tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
Akhiruddin juga menegaskan pentingnya koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antarfasilitas kesehatan.
“Koordinasi dan pendampingan terhadap jejaring pelayanan harus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan selaras dengan kebijakan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut dia, setiap fasilitas kesehatan perlu memastikan alur pelaporan berjalan baik dan hasil evaluasi ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Sinergi Puskesmas, rumah sakit, praktik mandiri bidan, dan jejaring pelayanan lainnya menjadi kunci agar persoalan yang ditemukan tidak berhenti pada pencatatan data semata.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Sulastri, menyoroti keterkaitan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). AKI dan AKB menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pelayanan kesehatan daerah sehingga membutuhkan pengawasan, koordinasi, serta evaluasi yang berkelanjutan.
Melalui verifikasi dan analisis MPDN, Dinkes KSB berharap kualitas data semakin baik dan langkah intervensi dapat dilakukan secara lebih terarah.
Tantangannya bukan hanya memastikan angka kematian tercatat dengan benar, melainkan menjadikan setiap hasil evaluasi sebagai dasar pembenahan pelayanan demi melindungi keselamatan ibu dan bayi di Kabupaten Sumbawa Barat. (Admin01-Hs)
