Foto. Gambar Ilustrasi Media Harian Sumbawa
Taliwang, Hariansumbawa – Kalau perjalanan dinas hanya menghasilkan tumpukan kuitansi, foto seremonial dan laporan copy-paste, lalu apa bedanya dengan membakar uang rakyat?
Pertanyaan ini layak dilempar keras ke meja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sumbawa Barat (KSB). Bukan untuk menuduh bahwa telah terjadi perjalanan dinas fiktif. Tetapi untuk mengingatkan: jangan sampai celah itu dipelihara.
Sebab APBD KSB bukan dompet pribadi pejabat. Bukan pula kartu kredit OPD. Anggaran sekitar Rp2,8 triliun harus bekerja untuk rakyat. Setiap perjalanan dinas harus punya alasan yang jelas, tujuan yang terukur dan hasil yang bisa diperiksa. Kalau sekadar berangkat, menginap, menerima uang harian, lalu pulang membawa laporan, itu bukan prestasi dan itu hanya penyerapan anggaran.
Yang patut disorot adalah OPD-OPD dengan mobilitas perjalanan tinggi. PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Pariwisata, Disnakertrans, Diskoperindag, Dinas Sosial, bahkan perangkat daerah yang rutin melakukan koordinasi ke luar daerah harus menjadi perhatian Inspektorat. Bukan karena mereka pasti bermasalah, tetapi karena semakin besar frekuensi perjalanan, semakin besar pula kebutuhan pengawasannya.
Jangan sampai muncul pola klasik: anggaran perjalanan tersedia, peserta diperbanyak. Kegiatan cukup dua orang, yang berangkat lima. Undangan cukup satu perwakilan, rombongan bisa satu mobil. Akhirnya perjalanan dinas berubah menjadi semacam fasilitas tambahan bagi birokrasi.
Lebih berbahaya lagi jika perjalanan yang sama dibiayai dari dua mata anggaran berbeda. Atau biaya riil jauh lebih kecil daripada yang dilaporkan. Atau perjalanan sebenarnya tidak pernah terjadi, tetapi dokumen administrasinya terlihat sempurna.
Di sinilah Inspektorat KSB jangan cuma menjadi pemeriksa kuitansi.
Kuitansi bisa rapi. Stempel bisa lengkap. Surat tugas bisa tersedia. Tetapi pertanyaan terpenting justru: orangnya benar-benar berangkat atau tidak? Kegiatannya benar-benar berlangsung atau tidak? Berapa manfaatnya bagi daerah?
Jangan sampai birokrasi terlalu sibuk mengejar SPJ, tetapi lupa mengejar hasil.
Bupati KSB H. Amar Nurmansyah harus memberi sinyal tegas kepada seluruh OPD: perjalanan dinas bukan hak istimewa. Kalau tidak penting, jangan berangkat. Kalau bisa dilakukan secara daring, tidak perlu menghabiskan APBD untuk tiket dan hotel. Kalau harus berangkat, kirim orang yang benar-benar diperlukan.
Dan untuk OPD yang merasa anggarannya besar, justru harus semakin siap diawasi. Jangan alergi terhadap pemeriksaan. Pejabat yang bekerja dengan benar mestinya tidak takut ketika perjalanan dinasnya diuji satu per satu.
Publik juga perlu didorong ikut mengawasi. Sebab masyarakat KSB tidak membutuhkan pejabat yang paling sering bepergian. Masyarakat membutuhkan jalan yang dibangun, pelayanan kesehatan yang membaik, sekolah yang layak, ekonomi yang bergerak, pertanian yang produktif dan pelayanan publik yang cepat.
Karena itu, pesan untuk seluruh OPD Pemda KSB sederhana tetapi keras: jangan jadikan perjalanan dinas sebagai jalan belakang untuk menghabiskan APBD.
Kalau perjalanan memang penting, berangkat. Kalau memang menghasilkan manfaat, pertanggungjawabkan. Kalau tidak perlu, jangan dipaksakan.
Sebab rakyat KSB tidak memilih pejabat untuk menghabiskan uang negara. Rakyat memilih pemerintah untuk bekerja. APBD harus bekerja. Bukan pejabat yang dibuat nyaman oleh APBD. (Admin01-Hs)
