Foto. Gambar Ilustrasi Menu MBG untuk Siswa SDN 1 Taliwang
Sumbawa Barat | Program Menu Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi tumpuan pemenuhan gizi anak sekolah kembali memantik kemarahan publik. Menu MBG untuk siswa SDN 1 Taliwang pada salah satu hari layanan dinilai jauh dari standar kelayakan: hanya kedelai goreng, apel dalam kondisi busuk, empat butir kurma, dan kue kering. Hidangan yang mestinya memperbaiki asupan gizi itu justru dipertanyakan kualitas maupun kehigienisannya.
Pengamat gizi daerah, Ruslan Bolin, langsung mengecam keras buruknya penyediaan makanan tersebut. Ia menyebut menu itu bukan hanya tak memenuhi standar gizi seimbang, tetapi mencerminkan kegagalan fatal pengelolaan anggaran oleh pihak penyedia layanan, dalam hal ini SPPG yang bertugas melayani SDN 1 Taliwang.
Menurut Ruslan, kelalaian tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut masa depan anak-anak Sumbawa Barat. “Ini bukan lagi soal salah menu, tapi indikasi pembiaran terhadap makanan tidak layak konsumsi yang diberikan kepada siswa SD,” tegasnya kepada media ini, Senin, 23 Februari 2026.
Ia mendesak agar SPPG yang melayani SDN 1 Taliwang segera ditutup, karena dianggap tidak mampu menjalankan tugas dasar: menyediakan makanan bergizi, layak, dan aman. Kritik tegas ini muncul karena dugaan pelanggaran dianggap bukan kejadian pertama.
Ruslan bahkan menuding ada potensi korupsi terang-terangan dalam proses penyediaan dapur SPPG. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin menu semiskin itu dihargai Rp7 ribu per porsi, sementara kualitasnya tidak lebih baik dari kudapan murahan yang dijual di pinggir jalan.
“Korupsi di depan mata, dan dipertontonkan tanpa rasa malu,” kata Ruslan. Ia menilai kondisi dapur SPPG tidak transparan dan tidak menunjukkan komitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi peserta didik. Tuduhan ini memperkuat kemarahan masyarakat yang selama ini menyoroti lemahnya pengawasan program MBG.
Ruslan menekankan bahwa anak sekolah tidak boleh dijadikan korban penyimpangan anggaran. Kedelai hambar, apel busuk, kurma empat butir, dan sepotong kue kering, menurutnya, bukan makanan bergizi—melainkan cermin ketidakseriusan penyedia dalam menjalankan program pemerintah yang seharusnya mulia.
Ia juga mempertanyakan proses kontrol dari dinas terkait. Menurutnya, jika pengawasan berjalan, tidak mungkin menu seperti itu lolos dan dihidangkan kepada ratusan siswa. Ketiadaan evaluasi membuat dugaan praktik manipulasi biaya semakin mencuat.
Kemarahan Ruslan meluas menjadi kritik terhadap sistem. Ia menyebut MBG akan menjadi program gagal jika para penyedia hanya mengejar keuntungan dan mengabaikan kualitas gizi anak. “Kalau seperti ini, lebih baik hentikan layanan SPPG yang tidak layak. Ini mengolok-olok program pemerintah,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan audit investigatif terhadap dapur SPPG SDN 1 Taliwang. Selain itu, ia meminta seluruh rantai pasokan makanan diperiksa, termasuk kualitas bahan dan belanja kebutuhan yang diduga tidak sesuai standar anggaran.
Ruslan menegaskan bahwa publik berhak mendapatkan penjelasan terbuka atas dugaan penyimpangan yang terjadi. Ia menuntut agar siapa pun yang bertanggung jawab diproses sesuai aturan, termasuk jika terbukti ada unsur korupsi dalam penyediaan menu MBG.
Di akhir pernyataannya, Ruslan kembali menyoroti inti persoalan: keselamatan dan kesehatan anak. “Jangan biarkan anak-anak kita menerima makanan yang bahkan tidak layak diberikan kepada ternak. Perbaiki atau tutup. Jangan kompromikan masa depan mereka,” tutupnya dengan nada keras. (Kief/Hs)
