Foto Ist. Kepala Dinas Perikanan KSB, Agus Purnawan, S.Pi., M.M.,
Sumbawa Barat – Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat terus memacu program KSB Maju Perikanan untuk mempercepat industrialisasi dan hilirisasi sektor perikanan. Salah satu sasaran utama adalah menghubungkan hasil tangkapan laut maupun perikanan darat dengan pasar industri berskala besar.
Pemerintah daerah menargetkan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sebagai salah satu pasar potensial untuk menyerap produk perikanan lokal. Upaya tersebut diarahkan melalui rantai pasok tiga vendor katering yang melayani kebutuhan industri tambang, yakni PT Umara, PT ISS, dan PT Petra.
Namun, upaya tersebut belum berjalan mulus. Pelaku usaha pengolahan hasil perikanan KSB masih terbentur persyaratan dokumen standar Certificate of Analysis (CoA) yang ditetapkan untuk memastikan produk memenuhi standar keamanan dan mutu pangan industri.
Kepala Dinas Perikanan KSB, Agus Purnawan, S.Pi., M.M., mengatakan persyaratan CoA menjadi salah satu tantangan serius yang harus dipenuhi pelaku usaha. Setidaknya terdapat sepuluh indikator pengujian yang harus dipenuhi secara utuh sebelum produk dapat masuk ke rantai pasok industri.
“Persyaratan CoA AMNT mewajibkan pemenuhan sepuluh indikator tes mutu secara utuh tanpa bisa separuh-separuh,” kata Agus, Rabu, 5 Agustus 2026.
Sepuluh indikator tersebut terbagi dalam dua kategori utama, yakni pengujian mikrobiologi dan kandungan logam berat. Untuk kategori mikrobiologi, terdapat enam parameter yang harus dipastikan memenuhi standar, di antaranya Total Plate Count, E. coli, Salmonella, Staphylococcus, Vibrio, dan Coliform.
Sementara untuk kategori heavy metal, produk harus memenuhi ambang batas empat jenis logam berat, yakni Arsenik, Timbal, Cadmium, dan Mercury. Ketatnya parameter tersebut membuat pelaku usaha lokal harus benar-benar memastikan proses produksi, pengolahan, hingga penyimpanan memenuhi standar keamanan pangan.
Persoalan semakin kompleks karena fasilitas laboratorium terakreditasi yang mampu melakukan seluruh pengujian tersebut belum tersedia secara lengkap di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kondisi itu membuat sampel produk harus dikirim ke luar daerah untuk menjalani pengujian.
“Laboratorium di NTB belum memiliki fasilitas uji logam berat secara lengkap sehingga kami harus ke Bali,” ujar Agus.
Pengiriman sampel ke Bali maupun Surabaya tentu menambah beban biaya bagi pelaku usaha. Bagi usaha pengolahan ikan skala kecil dan menengah, biaya pengujian tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk memenuhi persyaratan pasar industri.
Di tengah persoalan akses pasar industri, Dinas Perikanan KSB juga memilih memperkuat pasar lokal sebagai langkah awal hilirisasi. Pasalnya, kebutuhan ikan di Sumbawa Barat hingga kini masih mengalami defisit sekitar 1.400 ton setiap tahun.
Kekurangan pasokan tersebut membuat kebutuhan ikan masyarakat masih banyak dipenuhi dari luar daerah, seperti Lombok dan Kabupaten Sumbawa. Kondisi ini dinilai menjadi peluang besar bagi produksi perikanan budidaya lokal untuk mengambil bagian dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik KSB.
“Kami memanfaatkan potensi pasar lokal untuk menyerap hasil produksi budidaya perikanan darat daerah,” tutur Agus.
Menurutnya, penguatan pasar lokal bukan sekadar persoalan memenuhi kebutuhan ikan masyarakat. Perputaran uang juga diharapkan tetap berada di daerah, sekaligus memperkuat mata rantai ekonomi nelayan, pembudidaya, pengolah, hingga pelaku usaha perikanan.
Selain memperkuat produksi, Dinas Perikanan KSB kini mendorong pelaku usaha pengolahan ikan memenuhi aspek legalitas dan standar kelayakan melalui Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Pembenahan mutu, sertifikasi, dan legalitas tersebut dipandang sebagai fondasi penting sebelum produk lokal naik kelas memasuki pasar modern dan rantai pasok industri.
“Peningkatan mutu secara konsisten menjadi kunci utama menembus pasar modern dan katering industri,” tambah Agus. (Admin01-Hs)
