Foto. Gambar ilustrasi program MBG di Sumbawa Barat
Oleh : Redaksi Harian Sumbawa
Hariansumbawa.com | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang bukan sekadar menghadirkan menu sehat di meja makan anak sekolah. Ia dibangun sebagai ekosistem hidup yang menghubungkan ibu rumah tangga, UMKM, petani, hingga peternak—sebuah mesin ekonomi akar rumput yang diharapkan bergerak serempak. Namun di Kabupaten Sumbawa Barat, program ini tampak masih terseok dan belum berjalan sesuai visi besar yang berulang kali ditekankan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat.
Di atas kertas, MBG adalah program holistik. Tetapi di lapangan, potret yang tersaji jauh dari ideal. Ibu rumah tangga yang seharusnya menjadi aktor utama dapur MBG belum terlibat dalam skala memadai. Banyak dapur masih dikelola lingkaran kecil tenaga pengolahan, menyebabkan peluang kerja yang dijanjikan program ini tidak menyentuh banyak keluarga. Manfaat sosial yang semestinya mengalir ke rumah tangga kecil justru tersendat di hulu.
Situasi serupa menimpa UMKM olahan pangan lokal. Produk-produk berkualitas—abon ikan, keripik, sambal, hingga bumbu masak—belum terserap optimal oleh dapur MBG. Padahal keberadaan UMKM bukan sekadar soal ekonomi, melainkan representasi kreativitas dan keberdayaan warga lokal. Ketika mereka tidak mendapatkan ruang dalam ekosistem MBG, satu pilar penting program ini runtuh dengan sendirinya.
Di tingkat hulu, persoalannya lebih pelik. Petani dan peternak lokal yang semestinya menjadi pemasok utama justru berhadapan dengan rantai distribusi yang tidak sederhana: permainan harga, peran calo, hingga ketidakpastian serapan komoditas. Jagung, sayur, ikan, hingga telur tidak langsung terserap oleh dapur MBG. Margin yang terpotong di tengah jalan sejatinya adalah hak petani kecil—yang tidak pernah sampai ke tangan mereka.
Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, program yang seharusnya menjadi lokomotif ekonomi lokal bisa berubah menjadi sekadar program bagi-bagi makanan: kehilangan jiwa, kehilangan visi, dan kehilangan jangkar sosialnya.
Dalam situasi ini, pemerintah daerah memikul tanggung jawab moral dan administratif untuk bertindak tegas. Evaluasi MBG tidak bisa lagi bersifat administratif dan seremonial. Harus ada monitoring harga yang disiplin, penataan rantai pasok yang transparan, dan keberpihakan nyata pada petani, UMKM, serta ibu rumah tangga.
Satgas MBG memang mulai menyusun skema koreksi. Namun evaluasi tanpa implementasi hanya akan menumpuk menjadi dokumen tanpa nyawa. Yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan nyata, bukan sekadar rapat, koordinasi, dan pernyataan di podium.
KSB memiliki peluang besar memperbaiki tata kelola dapur MBG:
– Menutup ruang rente distribusi.
– Menjamin serapan komoditas lokal.
– Menghidupkan dapur sebagai pusat pemberdayaan perempuan.
– Menjadikan UMKM sebagai mitra strategis, bukan pelengkap.
Belum terlambat, KSB memiliki peluang emas. Dengan tata kelola yang bersih dan rantai pasok yang jujur, MBG bisa menjadi ikon keberhasilan daerah—ikon yang bukan hanya menyehatkan anak, tetapi juga menghidupkan ribuan rumah kecil di pelosok desa. Semua itu hanya terwujud jika komitmen mengalahkan kepentingan, dan keberanian mengalahkan kenyamanan.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak ditentukan oleh seberapa lengkap daftar menu harian tertulis di laporan, melainkan sejauh mana program ini menyentuh kehidupan orang kecil. MBG harus kembali menjadi harapan. Bukan sekadar kebijakan.
Dan keberhasilan MBG juga, tidak diukur dari seberapa banyak porsi yang dibagikan setiap pagi, tetapi dari seberapa besar kesejahteraan yang kembali kepada masyarakat kecil. Itulah harapan Gubernur NTB. Itulah pula kompas moral yang seharusnya dipegang pemerintah daerah.
Jika langkah perbaikan ditempuh dengan disiplin, MBG akan kembali ke rohnya: bukan hanya program gizi, melainkan strategi pembangunan ekonomi yang membumi. MBG harus kembali ke jalurnya. Bukan besok. Bukan nanti. Tetapi sekarang.
