Taliwang, Hariansumbawa | Keputusan memindahkan venue cabang olahraga Kick Boxing pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ke Mataram memicu reaksi keras dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) KSB. Padahal, berbagai persiapan untuk menjadi tuan rumah disebut telah dilakukan sejak lama, mulai dari proses verifikasi hingga penyediaan sarana pendukung.
Ketua KONI KSB, Andi Laweng, SH., MH mengaku terkejut setelah memperoleh informasi adanya usulan dari pengurus Kick Boxing NTB untuk memindahkan lokasi pertandingan. “Jujur saya sangat kaget dan kecewa dengan adanya pemindahan lokasi pelaksanaan Porprov cabang olahraga Kick Boxing,” tegas Andi Laweng dalam jumpa pers nya, Rabu, 8 Juli 2026.
Lanjutnya, informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan meminta penjelasan kepada pengurus Kick Boxing KSB agar memperoleh kepastian mengenai dasar keputusan tersebut. Dari hasil komunikasi itu, ia mengaku telah mengetahui alasan yang dijadikan dasar pemindahan venue, meski tetap mempertanyakan mekanisme pengambilan keputusannya.
Ia menegaskan, penetapan KSB sebagai tuan rumah bukan dilakukan secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan verifikasi lapangan dan persetujuan berbagai pihak. “KONI NTB harus memahami prosedur awal penetapan lokasi Porprov. Tidak bisa serta-merta menyetujui pemindahan hanya karena ada permintaan dari pengurus provinsi,” ujarnya.
Selain mempertanyakan prosedur, Andi menyebut keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi KONI KSB. Ia menjelaskan, anggaran telah dikeluarkan untuk membeli berbagai material dan kebutuhan pendukung pelaksanaan pertandingan. Karena itu, pihaknya menilai keputusan pemindahan venue tidak mempertimbangkan kesiapan daerah yang sejak awal telah berkomitmen menjadi tuan rumah.
Ketua Kick Boxing Indonesia (KBI) KSB, Santri Yusmulyadi, ST, juga menyampaikan kekecewaan mendalam. Ia mengaku terkejut karena diberhentikan dari kepengurusan saat masih fokus mempersiapkan fasilitas pendukung Porprov. “Saya sendiri kaget dipecat sebagai pengurus Kick Boxing saat sedang mempersiapkan fasilitas pendukung pelaksanaan Porprov. Dengan arogan juga ketua Kick Boxing NTB memindahkan lokasi pelaksanaan Porprov,” katanya.
Politisi PDI-P ini juga menilai, persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan pengelolaan anggaran pelaksanaan Porprov. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengatur mekanisme penggunaan anggaran melalui KONI bersama cabang olahraga di daerah sehingga, menurutnya, tidak ada alasan anggaran harus diserahkan kepada pengurus provinsi jika pelaksanaan semula dijadwalkan berlangsung di KSB.
Ia juga menyesalkan munculnya alasan keamanan sebagai salah satu dasar pemindahan venue. Menurut Santri, alasan tersebut dapat menimbulkan kesan negatif terhadap Kabupaten Sumbawa Barat. “KSB selama ini dikenal sebagai daerah yang kondusif dan bahkan sering disebut sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat konflik horizontal yang sangat rendah di Nusa Tenggara Barat,” papar Santri juga Anggota Dewan Dapil II.
Meski demikian, Santri memastikan polemik tersebut tidak akan memengaruhi semangatnya mendampingi para atlet Kick Boxing KSB menghadapi Porprov. “Saya tidak gila menjadi ketua cabang olahraga, tetapi semangat mengejar target perolehan medali tidak boleh surut meskipun dipindahkan lokasi pelaksanaan Porprov,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pengurus Kick Boxing NTB maupun KONI NTB terkait alasan dan dasar keputusan pemindahan venue cabang olahraga Kick Boxing ke Mataram. Polemik ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian karena menyangkut proses penyelenggaraan Porprov, kesiapan daerah, serta komitmen menjaga kepercayaan terhadap mekanisme penetapan tuan rumah. (Kief-Hs)
